.webp)
"KPI meminta seluruh lembaga penyiaran menahan diri dan bersikap proporsional dalam penyiaran mengenai quick count atau hitung cepat ini. Lembaga penyiaran diharap tidak melebih-lebihkan penyiaran hitung cepat ini sehingga menimbulkan klaim kemenangan salah satu pihak," kata ketua KPI Judhariksawan dalam keterangannya, kepada detikcom, Kamis (10/7/2014).
Menurutnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk yang memicu disintegrasi dan provokasi di tengah masyarakat. KPI mengingatkan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga keutuhan bangsa dan negara demi terciptanya proses demokrasi yang baik sesuai harapan kita semua.
"KPI juga meminta seluruh lembaga penyiaran untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyiaran quick count (hitung cepat), survei dan exit poll dalam Pilpres bukanlah merupakan perhitungan suara resmi," tegasnya.
Hal ini untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan amanat undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Hasil penghitungan resmi Pilpres adalah yang diumumkan KPU pada 22 Juli nanti.
"KPI meminta lembaga penyiaran menyampaikan bahwa perhitungan suara resmi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan adalah perhitungan yang dilakukan oleh KPU," ucap Judhariksawan.
(bal/trq)
