KPU diagendakan akan mengumumkan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada Selasa, 22 Juli 2014. Dengan demikian praktis kedua pasangan tak perlu lagi berkampanye karena Mahkamah Konstitusi memutuskan Pilpres hanya satu putaran dengan suara terbanyak.
Mungkinkah kedua pasang capres-cawapres menyiapkan kabinet bayangan sambil menunggu hasil resmi KPU?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tentunya wacana seperti ini akan membangun komunikasi politik yang baik dengan masyarakat. Publik pun mampu menakar kualitas calon eksekutif sebelum mereka resmi dilantik.
Wacana kabinet bayangan juga akan membuat nama-nama yang disebut akan menduduki kursi menteri dapat mempersiapkan diri. Namun mereka pun harus siap-siap manakala ternyata bukan mereka yang ditunjuk.
Dalam koalisi Merah-Putih yang dikomandoi Prabowo Subianto secara terang-terangan menyebut kursi menteri akan dibagikan kepada partai yang tergabung dalam koalisi. Partai-partai tersebut adalah Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, Golkar, dan Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani mengatakan, partainya tidak ingin munafik dalam membangun koalisi dengan tidak membagi-bagi kursi menteri. "Kami tidak munafik. Lazimnya di negara manapun yang namanya koalisi itu ya power sharing di kabinet," kata Muzani saat berbincang dengan detikcom, Kamis malam (17/4/2014).
Sebaliknya kabinet yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) tak bermaksud membagi-bagikan kursi. Komposisi kabinet tersebut akan diisi para profesional.
"(Menteri) bukan jatah. Bisa memasukkan nama, tapi harus sesuai kriteria. Artinya akan ada fit dan proper test. Kalau kriterianya pas ya mau diambil nggak apa. Kita ini mau membangun kabinet kerja," kata Jokowi di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/4/2014).
Lalu siapakah orang-orang yang akan mengisi komposisi kabinet-kabinet bayangan itu?
(bpn/mad)











































