Pengamat: Lembaga Survei Harus Transparan, Termasuk Sumber Dana

Jakarta - Pengamat politik UGM Ari Dwipayana menyambut baik langkah Dewan Etik Persepsi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) yang akan mengaudit lembaga survei yang berada di bawah naungannya. Langkah ini merupakan buntut dari perbedaan hasil hitung cepat yang dirilis ke publik.

"Itu memang harus diaudit oleh Dewan Etik. Sehingga publik terlindungi dari pembodohan politik," kata Ari saat dihubungi detikcom, Rabu (9/7/2014).

Dia meminta setiap lembaga survei harus dapat mempertanggungjawabkan metodologi yang mereka gunakan dalam pengambilan sampel. "Dan sekaligus transparan dalam sumber pendanaannya," ujarnya.

Perbedaan hasil hitung cepat, jelas Ari, menunjukan tragedi yang menghancurkan independensi dan profesional lembaga survei.

Selain itu, upaya untuk memunculkan rilis hitung cepat justru dipakai untuk merancang skenario menyesuaikan hasil real count dengan quick count

"Inilah bahaya berikutnya ketika akan muncul fenomena vote trading yang berupaya memanipulasi hasil rekapitulasi suara di tingkat desa maupun kecamatan," papar Ari.

Sejumlah lembaga survei yang menyebut Prabowo-Hatta unggul dalam quick count adalah Lembaga Survei Nasional dengan perolehan 50,60%, IRC dengan 51,11%, Puskaptis 52,06%, dan JSI 50,26%. Sementara itu berdasarkan quick count RRI disebutkan bahwa Jokowi-JK unggul 52,54% dari Prabowo-Hatta 47,46%, Pol-Tracking dan LSI Denny JA sebut 53,37% untuk Jokowi-JK, dan Litbang Kompas menyatakan Jokowi-JK meraih 52,34% sedangkan Pabowo-Hatta 42,66%.

(ahy/bpn)