18 Tahanan Kasus Korupsi Nyoblos di Rutan KPK

Jakarta - 18 tahanan KPK hari ini juga ikut memberikan hak suara dalam gelaran Pilpres 2014. Para tahanan KPK itu memberikan hak suara mereka di TPS yang disediakan di Rutan KPK.

Pencoblosan di Rutan KPK dimulai, Rabu (9/7/2014) sekitar pukul 9.30 WIB. Sesi pencoblosan pertama adalah untuk para tahanan yang ditahan di Rutan Guntur.

Setelah itu, giliran para tahanan wanita yang memberikan hak pilihnya. Saat ini, KPK memiliki 3 tahanan wanita, yakni Chairun Nisa, Susi Tur Andayani dan Artha Meris Simbolon.

Setelah para tahanan wanita, giliran para tahanan laki-laki yang ada di Rutan KPK. Semua tahanan di Rutan KPK telah memberikan hak pilihnya.

Menurut anggota KPPS TPS 18 Kelurahan Karet, Kecamatan Setyabudi, Sutrisno, seharusnya ada 21 tahanan yang ikut mencoblos. Namun, 3 diantara telah dipindah ke Lapas Sukamiskin Bandung.

"Sebenarnya Ada 21 tapi 3 pindah ke Bandung. Untuk penghitungan nanti suara dari sini akan digabungkan di TPS 18 Karet," kata Sutrisno di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2014).

Berikut 18 nama tahanan KPK yang memberikan hak suaranya :

1. Luthfi Hasan Ishaq (kasus suap impor daging)

2.Budi Mulya (kasus Century)

3.Syahrul R Sampurna Jaya (TPBU Bogor)

4.Tafsir Nurchamid (kasus korupsi perpustakaan UI)

5.Heru Sulaksono (korupsi pembangunan dermaga Sabang, Aceh)
6.Yesaya Sombuk (kasus suap pembangunan Talut Biak Numfor)

7.Chairun Nisa (kasus suap sengketa Pilkada Gunung Mas)

8.Susi Tur Andayani (kasus suap sengketa Pilkada Lebak)

9.Artha Meris Simbolon (suap SKK Migas)

10. Akil Mochtar (suap pengurusan sengketa Pilkada di MK)

11.Andi Mallarangeng (kasus korupsi Hambalang)

12. Ahmad Fathanah (kasus suap impor daging)

13.Rachmat Yasin (kasus suap alih fungsi lahan hutan di Bogor)

14.Anggoro Widjojo (kasus suap SKRT)

15.Anas Urbaningrum (kasus penerimaan hadiah atau janji terkait Hambalang)

16. Budi Susanto (kasus korupsi simulator SIM)

17. Teddy Renyut (kasus suap pembangunan Talut Biak Numfor)

18. Tubagus Chaery Wardhana (kasus suap sengketa Pilkada Lebak dan Banten)

(kha/fjr)