Pembiaran Kecurangan Sistematis Munculkan People Power

Jakarta - Kasus Babinsa dan Obor Rakyat yang melibatkan oknum istana kepresidenan, serta kericuhan dan gagalnya para WNI di Hongkong menggunakan hak pilih saat pemungutan suara Pilpres kemarin, merupakan preseden terburuk dalam sejarah Pilpres pasca reformasi. Ini dapat diduga indikasi upaya sistematis, terstruktur, dan masif (STM) kecurangan Pilpres oleh bromocorah-bromocorah demokrasi.

"Potensi kecurangan sistematis nampak juga dari Jejak DPT (red. daftar pemilih tetap) ganda yang tidak serius dimutakhirkan oleh KPU hingga mencapai 10 juta pemilih, atau setara 5% DPT pilpres di 26 Dapil dibiarkan menjadi bom waktu di Pulau Jawa. Bayangkan, sebuah contoh salah satu Kabupaten di Jatim DPT nya melebihi DAK2 (data agregat kependudukan)," ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti, Fahmi Habsyi, dalam perbincangannya dengan wartawan di Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Fahmi menambahkan, artinya tidak usah kaget jika seorang bayi dan orang yang sudah meninggal masuk sebagai DPT. "Kemungkinan juga nama-nama fiktif dilingkungan tetangga Anda seperti pocong, gendurowo bermunculan di DPT yang berpeluang dimanfaatkan 'tuyul-tuyul demokrasi' untuk mencurangi yang melibatkan aparat birokrasi daerah dan penyelenggara pemilu di daerah," ucap Fahmi.

Pembiaran praktek kecurangan ini, menurut Fahmi, sangat menyakitkan hati dan berimbas pada kader partai koalisi dan relawan-relawan merapatkan barisan yang berujung gerakan "people power" didepan mata yang meluas pasca 9 juli.

"Saya khawatir 'people power' ini bukan ditujukan kepada KPU atau capres , tapi kepada pemerintahan SBY yang dianggap membiarkan kecurangan terjadi dan tutup mata, karena partai yang dipimpinnya telah memutuskan mendukung pasangan capres yang berpasangan dengan besannya sendiri. Jika alam sudah mendukung, sekelas Soeharto pun tumbang sebelum waktunya.Semoga ini tidak terjadi karena kita semua cinta demokrasi," pungkas tutur sastrawan muda ini.

(fiq/vid)