Revisi UU MD3, Ketum PAN Serahkan Keputusannya Kepada DPR

Jakarta - Polemik mengenai revisi perubahan UU MD3 di mana salah satunya tentang mekanisme penentuan Ketua DPR kian memanas. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pun menyerahkan keputusan revisi yang masih dibahas di rapat paripurna itu kepada DPR.

"Saya kira serahkan saja pada DPR, itu tugas DPR untuk menuntaskan itu apapun nanti keputusan DPR, ya itulah yang kita back up dan kita dukung," kata Hatta dalam acara buka bersama dengan para artis dan anak yatim di kediamannya di Golf Mansion Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2014).

Sementara itu menurut anggota DPR Komisi X Eko Patrio yang hadir dalam acara buka bersama, penentuan ketua DPR melaui sistem otomatis menodai rasa keadilan. Menurutnya sangat naif jika terpilih sebagai anggota dewan melalui suara rakyat namun tidak ada perwakilan di badan-badan yang ada di DPR karena perolehan suara yang kecil.

"Ini rasa keadilan untuk saya. Sangat naif sekali terpilih dengan rakyat, betapa suka citanya kita tiba-tiba tidak ada perwakilan badannya," ujar Eko.

Eko mencontohkan pada kasus Partai Gerindra dan Hanura yang sebelumnya tidak memiliki perwakilan badan di DPR karena perolehan suara yang kecil. Ini yang membuat Eko berharap sistem pemilihan di DPR tidak lagi secara otomatis.

"Dulu kasus temen-temen Gerindra dengan Hanura mereka nggak punya badan apapun. BK nggak ada, wakil nggak ada," cerita Eko.

Timses Prabowo-Hatta itu pun menyebut saat ini momentumnya sudah tidak lagi penentuan berdasarkan siapa suara yang terbanyak atau otomatis. Cara yang dapat ditempuh menurutnya ada beberapa kemungkinan, salah satunya voting.

"Malam ini harus diputuskan. Kaitannya dengan masalah pelantikan Presiden," pungkas Eko.

(ear/vid)