Tim Jokowi-JK: TNI, Polri, Birokrasi, KPU, dan Bawaslu Harus Netral

Jakarta - Tim Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta semua pihak untuk mengantisipasi kecurangan proses pemungutan suara Pilpres 9 Juli 2014 besok. Diharapkan, TNI, Polri, birokrasi termasuk penyelenggara serta pemantau Pemilu juga bersikap netral.

"Semua harus mengantisipasinya. Pertama, saya tegaskan, TNI, Polri, Birokrasi harus netral. Kedua, lembaga penyelenggara dan pemantau pemilu juga harus netral, tidak seperti kasus di Hongkong," kata Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK dari PKB, Marwan Jafar dalam pesannya, Selasa (8/7/2014).

Marwan berharap, kasus pemungutan suara Pilpres di luar negeri di tempat lainnya juga tidak tercedarai seperti kasus di Hongkong. "Soal dugaan ada pelanggaran atau tidak, ada kecurangan atau yidak, silakan diinvestigasi" imbuhnya.

Marwan sangat berharap, bila penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu, baik di level bawah samapi atas bisa bersikap fair (adil). Ia mencontohkan kasus di Hongkong dan New York yang banyak pemilih tidak bisa ke TPS dan banyak yang merugikan pasangan nomor urut 2, Jokowi-JK.

‎"Kita instruksikan semua kader parpol yang berkoalisi untuk memantau jalannya Pilpres. Karena besok ini sangat rawan sekali, termasuk serangan fajar, karena itu sangat mencederai demokrasi," tegasnya.

‎Terkait hasil quick count sejumlah lembaga survei, Marwan juga meminta, kader, simpatisan dan pendukung semua pasangan capres dan cawapres tidak terpancing hasil sementara yang diumumkan. Karena dikuatirkan hasil survei atau quick count sejumlah lembaga bisa saja digunakan untuk menggiring opini publik, dan menjadi alat justifikasi kecurangan.

"Mari kita ikuti Pemilu dengan aman, jujur dan adil demi demokrasi," pungkasnya.

(hat/trq)