Cara Pilih Ketua DPR Direvisi, Gerindra: Ini Bukan Konspirasi Jegal PDIP

Jakarta - Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR membantah melakukan konspirasi penjegalan terhadap PDIP dalam meraih kursi Ketua DPR mendatang. Saat ini UU MD3 sedang direvisi untuk mengubah tata cara pemilihan Ketua DPR.

"Nggak lah (konspirasi). Perubahan-perubahan ini kan sesuatu yang sah dalam Undang-undang. PDIP juga punya kesempatan untuk mencalonkan. Cuma PDIP inginnya otomatis," kata anggota DPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Revisi ini bertujuan agar pemilihan anggota DPR tidak otomatis diperoleh partai pemenang Pemilu, dalam hal ini sekarang PDIP, melainkan ditentukan berdasarkan pemilihan oleh anggota DPR. Muzani menyatakan cara pemilihan non otomatis itu merupakan tradisi yang lebih tua dibanding pemilihan otomatis yang baru dipraktikkan pada 2009.

"Mekanisme otomatis itu baru berlaku tahun 2009. Sebelumnya dipilih. 1999 dipilih, 2004 dipilih, 2009 baru otomatis. Baru sekarang mau dikembalikan lagi dipilih," kata Muzani.

Muzani menekankan bahwa sistem pemilihan seperti ini juga sudah dilakukan MPR. Maka DPR juga harus meneladaninya. Dengan cara pemilihan, maka anggota DPR menjadi punya ikatan emosional terhadap Ketua DPR-nya.

"MPR itu dipilih. DPR harusnya begitu juga," kata Muzani.

Menurut Muzani, pembahasan revisi UU MD3 ini bukanlah upaya diskriminatif Gerindra dan partai koalisinya untuk menjegal PDIP jelang Pilpres 2014 ini. "Dihubung-hubungkan bisa, tapi tidak berhubungan," katanya.

Revisi UU MD3 dinyatakan Muzani merupakan hasil penyerapan aspirasi. Ini semua diupayakan agar DPR menjadi lebih baik.

(dnu/imk)