UU MD3 Direvisi, PDI Perjuangan Merasa Dijegal

Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan proses revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD hanya akal-akalan politik. Dia menilai revisi UU MD3 tersebut sebagai pemaksaan kehendak, karena sudah disepakati bersama sebelumnya di Pemilu 2009.

"Ini cuma akal-akalan saja dan kami prihatin pada sikap politik seperti ini. Tapi, kami oke akan hadapi dan kami tidak mengada-ada soal kesepakatan yang sudah dibuat bersama sebelumnya," kata Budiman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Budiman yang juga Anggota Komisi II DPR itu menilai upaya yang dilakukan partai pengusung Koalisi Merah Putih adalah cara menjegal PDIP untuk memimpin negeri ini. Dia pun berharap agar-agar partai tersebut tidak bersikeras memaksakan kepentingan politiknya.

"Kita ini terus nego, rundingkan. Kita harapkan janganlah diteruskan revisi perubahan UU MD3 ini," sebut Anggota Timses Jokowi-JK ini.

Budiman enggan mengomentari bahwa sikap PDIP ini merupakan bentuk kekhawatiran karena akan kehilangan kursi ketua DPR. Tapi, dia mengatakan kalau pihaknya bakal mengoptimalkan perjuangan tanpa perlu tahapan voting.

"Enggak, jangan sampailah. Kita rundingkan terus dan negosiasi terus," ujarnya.

Adapun sejauh ini rapat paripurna membahas RUU MD3 masih terus berlanjut. Belum ada kesepakatan terkait persoalan penentuan final posisi Ketua DPR.

(hat/erd)