Kubu Prabowo Bantah Kerdilkan Partai Pengusung Jokowi di DPR

Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan merasa dikerdilkan hak politiknya terkait revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD dalam penentuan pucuk Ketua DPR. Partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto pun menepis adanya pemaksaan kehendak agar kader PDIP sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 tidak menjadi Ketua DPR.

"Ini enggak pengerdilan ya. Sebenarnya kita melakukan perubahan ini untuk penyempurnaan agar ada komunikasi yang lebih pas antara Presiden serta DPR nanti di pemerintahan," ujar Sekjen PPP Romahurmuzy di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/7/2014).

Politisi yang akrab disapa Romy itu membantah bahwa Koalisi Merah Putih pengusung Prabowo bersikap arogan dalam pembahasan RUU MD3 ini. Dia menekankan kalaupun Joko Widodo menang di Pilpres, maka sebagai Presiden terpilih dalam UU MD3, dia bisa merangkul partai-partai lain demi menjalankan fungsi eksekutif.

"Tidak ada maksud mengkerdilkan. Kalau Jokowi menang, dia akan tetap dengan UU yang sama, dia bisa merangkul partai-partai lain semangatnya bukan untuk mengerdilkan. Tapi, semangatnya siapapun yang menjadi pemenang Pilpres dengan UU ini harus merangkul partai lain untuk mendapat dukungan mayoritas parlemen," kata politisi yang juga Wakil Ketua Strategi Kampanye Timses Prabowo-Hatta itu.

Begitupun dengan Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah. Dia berharap RUU MD3 ini jangan dilihat sebagai pengerdilan dan kepentingan politik. Fahri menepis kalau partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersikap arogan dan tidak menghormati hak politik PDIP sebagai partai pemenang Pileg 2014.

Dia menekankan yang perlu dilihat adalah pembenahan sistem agar ada perubahan yang lebih sempurna. Kalau mengacu terhadap sistem sebelumnya yang Ketua DPR langsung dari partai pemenang Pemilu dinilai tidak cocok.

"Ini penguatan sistem saja. Supaya lebih memadai dalam lobi politik. Kita gak bisa langsung menerima drop, ini kader yang ditunjuk partai jadi Ketua DPR. Jadi, ini demokratis versus drop-dropan. Jangan kita langsung oke sama kader yang ditaruh partainya jadi Ketua DPR dan semua harus menerima. Itu belum ada pas semuanya," ujar Fahri.

(hat/erd)