KPU Sumbar Minta Pilkada Kota dan Provinsi Digelar Serentak

Padang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah kabupaten/ kota di Sumbar diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan gubernur. Di samping efektif dari segi waktu, pilkada serentak diyakini dapat menghemat anggaran secara signifikan.Hal tersebut disampaikan oleh anggota KPU Sumbar Husni Kamil Manik ketika dihubungi detikcom di kantornya, Jl. Pramuka No. 9 Padang, Senin (27/12/2004). "Terhitung Januari sampai Oktober 2005, gubernur Sumbar dan 13 bupati/ walikota di Sumbar akan berakhir masa jabatannya. Anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada di satu kabupaten/ kota antara R p5 miliar sampai Rp 8 miliar. Sementara, untuk pemilihan gubernur, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 82,66 miliar. Itu belum termasuk bilik suara, kotak suara dan prasarana lain yang tersedia pada pemilu sebelumnya," ujar Husni.Dikatakan Husni, bila pilkada diselenggarakan secara serentak maka logistik yang perlu ditambah hanya kertas suara saja. "Sementara, bila dilakukan terpisah maka kita harus adakan kembali sejumlah dokumen dan membentuk PPK, PPS dan KPPS setiapkali pilkada akan diselenggarakan. Di samping itu, pembentukan Panwas oleh DPRD di masing-masing kabupaten/kota juga akan membutuhkan biaya yang besar," lanjutnya.Lebih lanjut, Husni mengatakan, besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pilkada merupakan konsekuensi dari Undang-undang dan keinginan kita untuk mewujudkan demokrasi. "Namun demikian, bukan berarti kita tidak dapat melakukan penghematan," ujarnya.Seperti diberitakan, untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur Sumbar periode 2005-2010 mendatang, KPU Sumbar mengajukan anggaran sebesar Rp82,66 miliar kepada Pemprov Sumbar. Anggaran sebesar itu, dinilai oleh Sekdaprov Rusdi Lubis terlalu besar dan sampai sekarang belum mendapat kesepahaman dari Gubernur dan DPRD Sumbar. (asy/)