Lembaga Survei Harus Transparan Soal Sumber Dana

Jakarta - Lembaga survei diminta membuka sumber pendanaan riset secara transparan. Ini dilakukan agar publik mengetahui kredibilitas lembaga terkait 'perang' survei dan hitung cepat.

"Setiap lembaga survei yang merilis hasil surveinya harus menyampaikan terbuka. Bukan hanya soal akuntabilitas metodologinya, namun juga transparan mengenai sumber pembiayaannya. Ini penting agar masyarakat bisa menilai mana lembaga survei yang kredibel dan dipercaya," kata pengamat politik UGM Ari Dwipayana, Selasa (8/7/2014).

Publik menurutnya harus mencermati rekam jejak lembaga survei. Dikhawatirkan banyak lembaga survei musiman yang memanfaatkan momen Pilpres.

"Kehadiran beberapa lembaga survei dadakan di musim pemilu perlu menjelaskan lebih jauh. Bukan hanya soal kredibilitas atau keraguan akan modusnya, namun juga akurasi hasil surveinya," kata Ari.

Saat ini sejumlah lembaga riset menampilkan data yang cenderung terbagi dalam dua kelompok yakni memparkan hasil kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Ini bisa dipahami selain sebagi strategi bandwagon effect yang coba mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya, namun ini bisa dibaca sebagai strategi untuk mengimbangi efek big push yang dihasilkan oleh gerakan voluntarisme para pendukung Jokowi," tuturnya.

Strategi pengimbang opini ini sebut Ari bisa berlanjut pada quick count hasil pemungutan suara 9 Juli. Ada kemungkinan muncul hasil quick count yang berbeda. "Kondisi ini perlu dikritisi," kata Ari.

(fdn/kff)