Tim Prabowo Minta Pemungutan Suara di Hong Kong Diulang

Jakarta - Tim Pemenangan Prabowo-Hatta mengaku prihatin dengan kericuhan yang melibatkan WNI saat Pemilihan Presiden di Hong Kong, Ahad (6/7/2014). Diharapkan para WNI yang belum menggunakan hak pilihnya pun bisa diakomodir lagi untuk mencoblos.

"Harusnya memang hak konstitusional warga negara di luar negeri diakomodir, tidak boleh ada yang tidak mendapatkan haknya. Dengan alasan waktu yang sudah ngantri itu tidak bisa memilih. Saya kira ini tidak bijaksana," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Nurul Arifin di Gedung DPR, Senayan, Senin (7/7/2014).

Nurul yang juga politisi Partai Golkar itu menilai seharusnya Kelompok Panitia Pemungutan Pemilu (KPPS) juga bisa memberikan waktu lebih terhadap warga negara untuk mencoblos. Kalau langsung ditutup tanpa warga negara mendapatkan penjelasan justru itu menjadi tanda tanya.

"Memang tidak bijaksana sekali kalau Orang lagi ngantri terus ditutup. Saya jadi tanda tanya. Ditunggu saja, toh surat kertas suara ada. Bukan berarti kertas suara tidak ada," ujar Wakil Sekjen Golkar itu.

Dia pun menegaskan seharusnya ada pemungutan ulang lagi. Nurul berharap hak warga negara harus diperoleh dengan kesempatan untuk mencoblos lagi.

"Menurut saya harus ya, yang belum diakomodir ini harus mendapatkan ruang dan waktu untuk mencoblos kembali," ujar Anggota Komisi II DPR itu.

Lantas, apakah Komisi II bakal memanggil KPU untuk dimintai penjelasan? Nurul mengatakan kalau pihaknya terus berkomunikasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu itu. Dia berharap Pilpres, Rabu lusa bisa berjalan dengan jujur serta adil

"Kemarin sudah dipanggil. Minggu lalu ini pemanggilan terakhir. Sudah tidak ada rapat lagi dgn KPU. Kami berharap Pilpres berjalan jurdil selanjutnya petugas-petugas di lapangan nih, biasanya komisioner di pusat sudah bagus. Sementara di lapangan yang buruk. Dari evaluasi pileg kan begitu. Mudah-mudahanan kita semua pengawas bisa kontrol mengawasi secara independen baik di partai dan masyarakat," sebutnya.

Terkait peluang sanksi bagi pihak yang melakukan kesalahan di Hong Kong, menurutnya hal itu bisa saja dilakukan pasca Pemilu Presiden. Namun, diakuinya kalau cara ini sulit juga dilakukan tanpa adanya bukti. Tapi, dia menegaskan kalau sanksi diperlukan untuk memberikan hukuman kepada penyelenggara yang melakukan fungsinya kurang baik.

"Saya kira ini bisa dilakukan setelah Pilpres. Ini sulit juga tanpa bukti. Kan harus ada bukti yang dilaporkan pada DKPP, prosesnya dilakukan. Ini bisa dilakukan, tapi harus berjalan dulu. Sekarang kan sulit. Bagaimana memberikan sanksi, sementra pemilihan masih berjalan. Sanksi itu harus ditegakkan kepada penyelenggara yang tidak melakukan fungsinya dengan baik," ujarnya.

(hat/erd)