Update

5 Direktur PLN Jadi Saksi dalam Sidang Kasus Korupsi

- detikNews
Senin, 07 Jul 2014 18:19 WIB
Foto: Khairul Ikhwan/detikcom
Medan -

Sidang kasus dugaan korupsi pembangkit listrik di Belawan membawa direksi PT PLN ke persidangan sebagai saksi. Berseragam baju putih, lima orang direksi duduk berdampingan memberikan penjelasan.

Kelima orang direksi itu, yakni Direktur Utama Nur Pamudji, Direktur Niaga, Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Moch Harry Jaya Pahlawan, Direktur Operasi Indonesia Timur, Vickner Sinaga, Direktur Pengadaan Strategis dan Energi Primer, Bagiyo Riawan, serta Direktur Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan, Nasri Sebayang,

Kelima orang direksi ini, dimintai keterangannya sekitar 2,5 jam pada Senin (7/7/2014) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Jalan Pengadilan, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Hakim, jaksa maupun penasehat hukum menanyai seputar proses tender, pengerjaan proyek Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap (PLTGU) Belawan tahun 2012 yang dikerjakan Mapna Co, perusahaan asal Iran.

Namun yang paling banyak memberikan penjelasan adalah Nur Pamudji. Membawa sejumlah dokumen, Pamudji menyatakan proses pemilihan Mapna Co sudah sesuai aturan. Harga juga lebih murah dibanding anggaran semula, dan energi listrik yang dikeluarkan setelah mesin beroperasi, lebih besar dibanding sebelumnya.

"PLN diuntungkan dari pengerjaan ini. Harga lebih murah, dan hasil lebih baik. Tidak dirugikan," kata Pamudji dalam sidang yang dipimpin hakim Jonner Manik.

Sebelumnya, dalam dakwaan terhadap mantan General Manager PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara (Kitsbu) Chris Leo Manggala, Manager Sektor Labuan Angin, Surya Dharma Sinaga dan pegawai PT PLN Kitsbu Muhammad Ali, jaksa menyatakan negara dirugikan akibat proyek ini. Kerugian fisik berkisar Rp 337,4 miliar, dari hasil audit kerugian negara akibat kekurangan energi ini sekitar Rp 2,007 triliun lebih, sehingga total kerugian Rp 2,3 triliun.

Terhadap angka potensi kerugian negara yang diajukan jaksa ini, Pamudji membantahnya. PLN tidak mengalami kerugian, maupun kehilangan pendapatan seperti yang disampaikan jaksa. Angka kerugian itu sendiri merujuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pamudji menyatakan ada perbedaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan audit ini yang dilakukan BPK. Jika BPK mengaudit PLN, maka ada diskusi dengan PLN, ada kesempatan bagi PLN untuk memberikan klarifikasi. Dua pihak bisa saling konfirmasi, sehingga jelas rugi atau tidak.

"Ada proses diskusi, yang diaudit maupun yang dan mengaudit," katanya.

Nah, audit BPKP tentang potensi hilangnya pendapatan ini, PLN tak pernah minta klarifikasi. Namun PLN tidak pernah merasa ada kerugian. Pamudji juga tidak pernah mendengar ada pendapatan Rp 2 triliun lebih yang tak terealisir.

(rul/try)