Di Tiongkok, Pemilihan Langsung Hanya di Kecamatan dan Desa

Di Tiongkok, Pemilihan Langsung Hanya di Kecamatan dan Desa

- detikNews
Senin, 07 Jul 2014 15:33 WIB
Di Tiongkok, Pemilihan Langsung Hanya di Kecamatan dan Desa
Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Meski negara dengan sistem satu partai, tapi Republik Rakyat Tiongkok masih mengadakan pemilihan pemimpin secara langsung. Tapi hanya untuk tingkat kecamatan ke bawah.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menanyakan pelaksanaan pemilu wakil rakyat di Tiongkok saat beraudiensi dengan China Election Visitors yang terdiri dari 7 profesor yakni Prof Li Fan, Prof Yuan Dayi, Prof Yin Limin, Prof Xiao Tangbiao, Prof Qiu Jiajun, Prof Sun Long, Prof Ren Binqiang, Peng Tianyu dan Jefrey Phillips.

"Itu pemilihan wakil rakyat di Tiongkok bagaimana?" tanya Hamdan Audiensi ini digelar di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014)..

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai juru bicara rombongan, Prof Li Fan menjawab pertanyaan Hamdan itu secara normatif. Prof Li Fan menjelaskan konstitusi Tiongkok mengatur pemilu berlangsung hanya di tingkat kecamatan ke bawah.

"Tapi untuk di atas kecamatan, dilakukan secara tidak langsung. Jadi ada perwakilan atau kongres," kata Prof Li Fan melalui penterjemah.

Prof Li Fan menambahkan, untuk wakil rakyat atau anggota kongres itu tidak dipilih langsung oleh rakyat. Begitu pula dengan kepala negara Tiongkok, pemilihannya dilakukan secara tidak langsung.

"Jadi kepala negara kami tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi oleh kongres. Perwakilan kongres kami ada lebih dari 3.000 orang karena jumlah penduduk kami terbesar di dunia," ujar Prof Li Fan.

Kemudian Hamdan kembali melontarkan pertanyaan terkait jumlah wakil rakyat itu.

"Berapa jumlah wakil rakyatnya untuk Shanghai dan Beijing?" tanya Hamdan.

"Kalau untuk perwakilan kota Shanghai ada 866 orang. Kalau Beijing 49 orang," jawab Prof Li Fan.

Para profesor ini datang dari berbagai universitas terpisah seperti University of Shanghai dan Beijing University. Mereka hendak mempelajari proses pemilu dari Indonesia, India dan Beijing. Hasilnya akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah Tiongkok.

(vid/asp)


Berita Terkait