"Orang yang menyebarluaskan exit poll atau quick count (palsu) di luar negeri itu saya minta polisi, Bawaslu itu periksa. Siapa yang mulai itu. Masak nggak bisa sih. Banyak keanehan dan saya berkesimpulan nanti akan ketahuan di terakhir. Siapa yang menggunakan data-data itu untuk protes," kata Agun kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menurut Agun data exit poll palsu bisa meresahkan publik. " Aneh saja, banyak kejanggalan saling klaim ini itu. Padahal faktanya kan belum demikian," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi Partai Golongan Karya itu juga berkomentar terkait kericuhan pelaksanaan pemungutan suara di Hong Kong. Pilpres di Hong Kong sempat diwarnai aksi demonstrasi oleh WNI yang tidak sempat menggunakan hak pilihnya karena terlambat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Agun berharap Komisi Pemiliha Umum dan Badan Pengawas Pemilu bisa memaksimalkan peran masing-masing.
Sejauh ini, Agun menilai kedua lembaga penyelenggara pemilu itu sudah maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Menurut dia, tanggung jawab penyelenggaraan Pilpres tidak bisa dibebankan begitu saja kepada KPU dan Bawaslu.
"Enggak mungkin KPU sengaja salah. Suksesnya Pemilu itu tidak mungkin kita mengandalkan kepada KPU, Bawaslu saja. Ini tanggung jawab kita bersama. Kayak yang ketiduran nanti kita bangunin. Yang malas-malas jangan protes saja," sebutnya.
(erd/nrl)











































