Sistem ini dilakukan untuk menata para PKL di Jakarta sekaligus untuk membuat aliran retribusi masuk ke kas daerah. Untuk tahap ujicoba, sistem autodebet dilakukan di 10 lokasi, namun ke depan akan diterapkan di seluruh PKL termasuk yang ada di trotoar dan taman-taman.
"Mereka protes, kalau enggak berdagang nanti gimana cara potongnya? Ya aku enggak mau tau, kamu kalau mau dagang sini harus hitung 365 hari, dagang enggak dagang ya Rp 4 ribu sehari. Lu bayar preman lebih mahal Rp 20 ribu, nah kalau gue Rp 4 ribu tapi semua pakai bank DKI. Begitu di debet dua kali nggak ada duit, bank kan laporan dan kita minta Satpol PP turun," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (4/7/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang dengan debet DKI ini kita bisa ngontrol, kita akan berikan kartu tanda PKL, yang sekaligus untuk transaksi keuangan yakni retribusi," ujarnya.
Untuk ujicoba selama enam bulan ke depan ada sekitar 2 ribu PKL yang dilibatkan di 10 lokasi, yakni di lokasi binaan (Lokbin) Palmerah, Permai Jakarta Utara, Meruya Ilir, Bintaro, Kampung Makasar serta di Lokasi sementara (Loksem) Jalan Surabaya, Taman Puring, Jalan lapangan Tembak, Tegal Alur, dan Pasar Plumpang.
Dengan program itu, semua PKL diharuskan punya nomor rekening. Pemprov akan kerjasama dengan Bank DKI. Jika diauto debet selama dua kali dan tidak ada uang di rekeningnya bagaimana Pak? βKita usir,β tegas Ahok.
(ros/ndr)











































