CSIS: Jokowi Sadar Pertarungan Negara Besar akan Terjadi di Laut

Jakarta - Joko Widodo dinilai menyadari bahwa kecenderungan pertarungan negara-negara besar akan terjadi di laut. Oleh sebab itu, capres nomor urut 2 ini memiliki visi penguatan poros maritim.

"Saya melihat Jokowi menyadari bahwa 10-15 tahun ke depan pertarungan negara besar akan banyak terjadi di laut. Tidak seperti pada masa perang dingin yang pertarungan besarnya banyak terjadi di daratan," kata Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma, Jumat (4/7/2014).

Hal tersebut ia ungkapkan dalam Diskusi "Jokowi, Kebijakan Luar Negeri & Keamanan Indonesia: Review Visi Misi", di Ballroom Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta. Rizal mengutip Jokowi yang mengatakan bahwa negara-negara Asia yang saat ini bangkit telah menjadi kekuatan utama. Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang memiliki banyak sekali kekuatan middle powers, di antaranya Korea Selatan, Australia dan Thailand.

"Jokowi mengatakan adanya pergeseran sense of gravity, yaitu dari barat ke timur. Melihat banyaknya negara Asia yang bangkit, seperti China, India. Juga Jepang yang sampai sekarang masih aktif. Meskipun AS masih menjadi kekuatan utama," ucap Rizal.

Rizal menuturkan bahwa tantangan Indonesia di abad 21 adalah bagaimana bisa berlayar di dua samudera. Sebanyak 40 persen perdagangan dunia melalui perairan Indonesia dan 48 persen kapal pesiar juga melintasi perairan kita.

"Kita juga berada di kawasan yang strategis. Dalam konteks semua itu, kita harus memiliki prioritas yang tepat. Kalau kita tahu persis letak posisi kita ada di pusat gravitasi, dan pertarungan itu akan terjadi di dua samudera, maka politik luar negeri kita itu harus mencerminkan 4 prioritas," imbuhnya.

Prioritas yang pertama ialah politik luar negeri yang harus mencerminkan identitas kita sebagai negara kepulauan. Prioritas kedua adalah mengedepankan keuntungan apa yang akan didapatkan untuk masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, peran serta Indonesia sebaiknya difokuskan pada isu soal pangan, dan perubahan iklim. Prioritas ketiga memperluas peran global ke Asia Timur atau Indo Pasifik.

"Ketiga agenda tadi, yaitu diplomasi sebagai negara kepulauan, diplomasi middle power, dan juga perluasan keterlibatan Indonesia di Indo Pasifik, ini tidak akan jalan tanpa adanya agenda keempat yaitu, perbaikan infrastruktur diplomasi. Politik luar negri kita itu sebenarnya tidak hanya masalah politik dan keamanan, tapi seperti yang dikatakan Jokowi bahwa hubungan luar negri itu pada dasarnya 70 persen adalah masalah ekonomi. Bagaimana suatu negara menjalankan kerjasama ekonomi dengan negara lain agar saling menguntungkan," kata salah satu dari 100 pemikir dunia berpengaruh versi majalah Foreign Policy di tahun 2010 ini.

(imk/nwk)