"Presiden nanti harus rekonsiliasi, merangkul semua biar selesai luka politiknya dan menyatukan pikiran pendapat," kata Soegeng pendiri lembaga riset Soegeng Sarjadi Syndicate di Wisma Kodel, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Jumat (4/7/2014).
Menurutnya Pilpres hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin pemerintahan yang baru. Karena itu apapun hasil pilihan masyarakat harus bisa diterima oleh kedua pasangan yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila presiden terpilih mendapat dukungan termasuk dari pasangan yang kalah, dia meyakini, roda pemerintahan bisa berjalan baik.
"Kalau (selesai Pilpres) ini tidak ada apa-apa, siapapun menang tidak ada apa-apa, Indonesia akan naik kelas. Kecuali terjadi seperti di Bangkok, itu mundur dan jangan sampai begitu," lanjut Soegeng.
Bersama Christianto Wibisono, Soegeng menggagas Komite Rekonsiliasi Nasional. Komite ini berniat mendampingi presiden terpilih untuk membantu mencari solusi menyelesaikan masalah bangsa.
Penggunaan APBN untuk kemajuan masyarakat juga jadi fokus perhatian komite ini. Di bidang pemberantasan korupsi, komite menyarankan penyusunan sejumlah undang-undang baru di antaranya UU Pembuktian Terbalik dan UU Antikonflik Kepentingan.
"Dengan pembentukan blind trust management pengelola aset bisnis para pengusaha yang berdwifungsi menjadi penguasa politik atau penyelenggara negara, agar negara tidak tersandera oleh kepentingan penguasa merangkap pengusaha," ujar Christianto.
(bil/ndr)










































