"Saya nggak pernah berpikir ada orang gila banget. Misalnya namanya Basuki Tjahaja Purnama, dia bikin nama satu B Tjahaja Purnama, nama dua Basuki T. Purnama, nama tiga Basuki Tjahaja P. Nah itu dia ambilin, orangnya hanya dikasih satu (KJP) sisanya ditilep. Yang nilep siapa? Ya orang-orang administrasi," ujar Ahok.
Hal ini dikatakannya ketika ditanya soal kebocoran dalam penyaluran program KJP, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/7/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Ahok berujar, sistem KJP di DKI awalnya sama dengan yang sudah dimulai oleh Jokowi di Solo. Namun belakangan sistemnya udah dibaharui.
"Sekarang sudah enggak harus ada SKTMnya tapi ditentukan oleh sekolah, lalu SKTM menyusul. Mungkin pada 2015 kita bisa lebih rapih lagi. Terus terang saya gak pengalaman KJP jujur saja, kalau (kartu) kesehatan saya oke, bisa mengerti kelas-kelasnya. Tapi kalau KJP saya gak pengalaman," pungkasnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, BPK RI merilis adanya indikasi kerugian daerah dalam program bansos KJP senilai Rp 13,34 miliar. Kerugian ini akibat penyaluran program Bansos KJP, yang terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama.
(ros/aan)