Pemerintah Didesak Hadirkan Auditor Bantuan Gempa Aceh

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid mendesak pemerintah menghadirkan auditor untuk melakukan transparansi dan pertanggungjawaban bantuan korban gempa dan tsunami di NAD dan Sumut. Tujuannya agar publik mengetahui berapa bantuan yang diterima dan yang disalurkan. "Bantuan yang diberikan melalui LSM maupun pemerintah sebaiknya disampaikan dengan menghadirkan auditor. Gunanya adalah untuk menyampaikan kepada publik berapa yang diterima dan berapa yang disalurkan. Selain itu, perlu ada bukti tertulis untuk setiap bantuan yang diterima," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/12/2004). Menurut Hidayat, langkah itu perlu diambil karena banyak pihak yang memancing di air keruh. Caranya dengan memanfaatkan tragedi kemanusiaan untuk melakukan korupsi."Saya berharap pemerintah menegaskan agar bantuan diberikan secara transparan sehingga masyarakat percaya kepada pemerintah. Bila ada korupsi, saya meminta penegak hukum melakukan tindakan sekeras-kerasnya," katanya. Hidayat sependapat dengan pemerintah bahwa gempa dan tsunami di NAD dan Sumut merupakan bencana nasional. Namun, ia mengingatkan agar tidak hanya sebatas slogan. Pemerintah harus menindaklanjuti dengan komitmen untuk membantu. (rif/)