Aksi Massa PDIP ke tvOne, Hendropriyono: Pemerintah Harus Turun Tangan

Aksi Massa PDIP ke tvOne, Hendropriyono: Pemerintah Harus Turun Tangan

- detikNews
Kamis, 03 Jul 2014 19:10 WIB
Aksi Massa PDIP ke tvOne, Hendropriyono: Pemerintah Harus Turun Tangan
Jakarta - Massa PDIP menggeruduk kantor tvOne Yogyakarta dan Jakarta. Menurut mantan Kepala BIN Hendropriyono, negara harus turun tangan.

"Menurut saya ini yang bisa menghentikan hanya pemerintah. Jadi pemerintahlah yang menghentikan ini jadi jangan dibiarkan. Karena ini konflik horizontal, ini tidak baik," ujar Hendro di Ponpes Al Basyariyah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).

Menurut Hendro pergerakan massa tersebut adalah spontanitas. Massa simpatisan geram atas fitnah yang ditujukan kepada capres Joko Widodo (Jokowi).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itukan spontanitas ya, kalau spontanitas itukan rakyat. Dan rakyat itu di atas segalanya. Tapi kita nggak ngerti itu. Mungkin saja rakyat melihat ini sudah di luar batas," imbuh Hendro.

Penasihat tim pemenangan Jokowi-JK ini menambahkan bila negara melakukan pembiaran, maka konflik tak terselesaikan. Padahal menurut dia fitnah yang menyebut Jokowi adalah PKI sangat tak masuk akal.

"Karena, sekarang kalau ngomongin soal PKI, PKI itu kapan sih? Anak ini (Jokowi-red) baru umur 12 tahun. Masa dibilang PKI. Dia umur 12 tahun itu udah bubar PKI. Itu nggak masuk akal, tapi semakin tidak masuk akal tapi fitnah itukan makin berbahaya," pungkas dia.

Hendro menduga isu komunis dihembuskan lawan politik Jokowi. Dia menduga isu ini berasal dari konsultan asing lawan politik capres nomor dua itu.

"Isu tersebut menunjukkan kemungkinan skenario dari konsultan asingnya, untuk menggunakan isu yang sangat sensitif di negara kita,” kata Hendropriyono.

Hendro tak hanya berhenti pada dugaan isu komunis itu untuk mendowngrade elektabilitas Jokowi, tapi juga ada kesan untuk membenturkan dengan TNI.

“Bahkan, hal itu terkesan, sebagai upaya membenturkan TNI dengan rakyat,” ujarnya.

Hendro mengatakan Jokowi-JK memiliki program untuk memperkuat TNI, yakni melalui peningkatan anggaran pertahanan menjadi 1,5 persen GDP dalam waktu 5 tahun; mengembangkan industri pertahanan nasional dan kesejahteraan para prajurit beserta keluarganya. Lawan politik Jokowi diduganya khawatir TNI akan condong ke capres nomor dua.

“Jokowi justru menaruh kepercayaan yang tinggi pada TNI, karena memahami jati diri prajurit yang selalu memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga,” tandasnya.

(bpn/trq)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads