DPR Minta Bantuan Korban Gempa Aceh Tidak Dikorupsi

Jakarta - DPR meminta pemerintah memantau bantuan dari dalam dan luar negeri bagi korban gempa di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara secara transparan."Jangan sampai terdengar adanya penyelewengan bantuan dan indikasi korupsi padahal ini sudah dalam situasi sulit," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/12/2004).Agung menyampaikan DPR prihatin terhadap bencana yang terjadi di NAD dan Sumatera Utara. "Kami mendesak pemerintah agar secepatnya melakukan upaya penanggulangan korban akibat gempa dan tsunami yang menelan korban dengan jumlah besar baik jiwa manusia maupun harta benda," ujarnya."Memang pemerintah sudah menetapkan ini sebagai bencana nasional, tetapi yang penting bukan penetapan melainkan action plan di lapangan, terutama memperbaiki fasilitas umum dan meringankan beban korban," lanjut dia.Lebih lanjut, Agung menambahkan DPR telah melakukan kunjungan ke NAD."Hari ini, Wakil Ketua DPR bidang Kesra Zaenal Ma'arif didampingi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar sudah berangkat ke NAD. Saya sendiri insya allah akan menyusul ke sana Selasa (27/12/2004) besok," demikian Agung Laksono. (aan/)