Amini Putusan MK, KPU Segera Ubah Peraturan Pilpres Cukup Satu Putaran

Jakarta - KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 yang salah satu ketentuannya mengatur Pilpres bisa berlangsung dua putaran. Menyusul putusan MK yang memutus Pilpres cukup satu putaran, maka KPU perlu mengubah peraturan tersebut.

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu setelah kita terima, kemudian kita lakukan rapat pleno, rapat pleno itu memutuskan pasal mana (dalam PKPU) yang diubah, pasal mana yang disesuaikan, pasal mana yang diperjelas," kata komisioner KPU Arief Budiman di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (3/7/2014).

Arief menuturkan, penyesuaian pasal dalam peraturan KPU dengan keputusan MK itu akan dituangkan dalam draf perubahan yang kemudian akan diajukan kembali ke Kementerian Hukum dan HAMM

"Jelas perubahan itu akan kita lakukan sebelum tanggal 9 Juli, kalau memang dalam peraturan kita dianggap belum cukup menjelaskan kalau ini satu putaran," tuturnya.

"Nanti kita lihat, kalau misalnya pasal-pasal yang ada peraturan kita sudah cukup, enggak perlu ada yang dirubah. Nanti sore kemungkinan kita bisa melakukan rapat pleno," imbuh Arief.

(bal/trq)