Pilpres 1 Putaran, Pemohon: Putusan MK Isi Kekosongan Hukum

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pilpres 2014 berlangsung 1 putaran. Capres dengan suara terbanyak adalah pemenang pemilu. Putusan MK ini diapresiasi oleh Forum Pengacara Konstitusi (FPK) selalu penggugat UU Pilpres.

"Permohonan ini untuk mengatur kekosongan hukum dalam UU 42/2008 tentang Pemilihan Presiden," ujar salah satu penggugat, Andi Asrun, saat konfrensi pers di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (3/7/2014).

Menurut Asrun, dalam sejarah pembuatan UU 42, para pembuat UU tidak pernah berpikir kalau Pilpres di Indonesia hanya akan diikuti 2 pasang calon. Dia menjelaskan, saat pembuatan UU tentang pilpres, para pembuat UU menganggap semua parpol pasti akan mencalonkan capres.

"Saat pembuatan UU pilpres, kala itu hanya ada 3 partai dan mereka berpikir setiap partai akan mencalonkan capres. Tidak mengatur kalau pilpres hanya diikuti 2 pasangan saja," ujarnya.

Asrun merespon positif putusan MK yang menyatakan pemenang presiden berdasarkan suara terbanyak.

"Putusan ini mencegah adanya indikasi gesekan-gesekan dan pengulangan- pengulangan," pungkasnya.

(rvk/asp)