Waspadai Bentuk Kecurangan Ini Sebelum Pencoblosan!

Jakarta -

Pemilihan Umum Presiden semakin dekat. Enam hari menjelang Pilpres, tensi politik semakin tinggi yang disertai banyaknya terjadi pelanggaran.

Komite Pemilih Indonesia mengingatkan pelanggaran yang biasa terjadi saat mendekati Pilpres yaitu intimidasi dan politik uang. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengaku sudah mendapat laporan dari lapangan terkait adanya intimidasi.

Jeirry menyebutkan pihak yang melakukan intimidasi dari mulai pejabat sipil di daerah hingga aparat keamanan. “Lewat jaringan birokrasi yang per orangan juga banyak terjadi,” kata Jeirry saat berbincang dengan detikcom, Kamis (3/7/2014).

Contoh dari intimidasi ada beragam. Jeirry mencontohkan, kalau pejabat bisa mengancam tidak akan melakukan pembangunan di daerah tersebut. Intimidasi lainnya yaitu berupa perusakan baliho-baliho. “Mulai banyak kasusnya mendekati Pilpres, tensi politiknya tinggi,” ujarnya.

Bentuk kecurangan lainnya sebelum hari H yaitu aparat desa tidak mengundang pemilih untuk mencoblos dan mengarahkan perolehan suara ke pasangan capres-cawapres tertentu pada saat Pilpres 9 Juli nanti.

Menyangkut kecurangan politik uang, Jeirry mencermati money politics yang sering terjadi biasanya dilakukan pada sehari sebelum Pilpres.

Selain itu hal lain yang harus diantisipasi terjadinya kecurangan sebelum tanggal 9 Juli yakni persoalan logistik. “Surat suara sudah tercoblos, meski tercoblosnya kecil. Ini lazim terjadi,” ungkap Jeirry.

Adapun tim pemenangan Jokowi-JK kemarin melaporkan adanya intimidasi ketika berkampanye dan praktik politik uang. Disebut, intimidasi dilakukan oleh kubu lawan birokrat bahkan aparat keamanan.

(brn/trq)