Mengapa Tak Ada Pemberantasan Korupsi di 9 Program Nyata Jokowi?

Jakarta - Pasangan capres nomor urut dua Jokowi-JK mengumumkan 9 program nyata yang bakal dijalankan jika mereka menang Pilpres 2014. Namun mengapa tak ada program nyata dalam pemberantasan korupsi?

"Ini penting sekali untuk diketahui oleh seluruh rakyat agar hal-hal yang nyata itu bisa dilihat kemudian bisa dipakai untuk menentukan pilihan tanggal 9 Juli yang akan datang," kata Jokowi saat jumpa pers pemaparan program bersama Jusuf Kalla di Holiday Inn, Bandung, Kamis (3/7/2014).

Sejumlah program andalan disampaikan Jokowi semacam remunerasi PNS dan kesejahteraan masyarakat desa dengan dana Rp 1,4 miliar/tahun. Jokowi juga menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan, pembangunan pasar tradisional, dan pengurangan pengangguran.

Jokowi juga menekankan pentingnya jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Namun tak ada komitmen Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi. Mengapa?

"Kalau masalah korupsi tidak masuk di sini karena sudah jelas kita sampaikan bolak-balik bahwa pemberantasan korupsi adalah komitmen kita," jawab Jokowi usai jumpa pers tentang pemaparan program di Hotel Holiday Inn, Bandung, Kamis (3/7/2014).

Berikut ini 9 program program nyata Jokowi-JK:

1. Program remunerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan ke level daerah.
2. Menyejahterakan desa dengan mengalokasikan dana di mana setiap desa rata-rata dapat Rp 1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap.
3. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberikan subsidi Rp 1 juta setiap bulannya untuk keluarga prasejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 %.
4. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta Kepala Keluarga Keluarga dan kemudian perbaikan irigasi di 3 juta hektar sawah. Pembangunan 25 bendungan, 1 juta hektar lahan baru baru dan pendirian bank petani dan UMKM, serta penguatan Bulog.
5. Perbaikan 5 ribu pasar tradisional di seluruh Indonesia dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan.
6. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Bantuan dana Rp 10 juta per tahun untuk UMKM/Koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
7. Layanan kesehatan gratis rawat jalan dan rawat inap dengan Kartu Indonesia Sehat, 6 ribu puskesmas dengan fasiltas rawat inap serta air bersih.
8. Meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa.
9. Mewujudkan pendidikan bagi seluruh warga yang di dalamnya ada anak-anak petani, nelayan, guru, termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar. Menyediakan fasilitas pendidikan yang baik dengan target partisipasi 100% untuk SD dan 95% untuk tingkat SLTP. Mewujudkan kurikulum berkualitas, menjamin kesejahteraan guru dan meningkatkan tunjangan para guru, meningkatkan kualitas guru dengan melanjutkan sertifikasi guru.

Tentunya pada akhirnya rakyat yang paling berhak menentukan pilihan pada 9 Juli nanti.

(van/nrl)