KPK Tentukan Nasib MS Kaban Minggu Ini

Jakarta - Nama eks Menhut, MS Kaban, disebut jelas dalam amar putusan Anggoro Widjojo sebagai pihak yang telah menerima suap. Karena Anggoro tak mengajukan banding, maka KPK akan menentukan status MS Kaban minggu ini juga.

"Besok atau lusa jaksa akan melaporkan hasil putusan dan pimpinan akan memutuskan," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto saat ditemui di kantornya, Kamis (3/7/2014) dini hari.

Bambang menjelaskan, dalam amar putusan itu sudah jelas disebutkan keterlibatan MS Kaban. Hal itu akan sangat mempermudah KPK untuk menaikkan status Ketum PBB itu.

"Putusan dan fakta-fakta yang dibacakan majelis hakim itu sudah menyebut siapa saja yang terlibat," jelas Bambang.

"Kalau begitu (Anggoro tak banding) berarti sudah incraht, ekspose bisa jadi tidak perlu dilakukan lagi dan itu bisa mempercepat proses," tegasnya.

Dalam vonisnya, majelis hakim menyatakan Anggoro terbukti memberi duit suap terkait anggaran revitalisasi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) yang dialokasikan dalam anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan tahun 2007.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Hakim Ketua Nani Indrawati membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Rabu (2/7/2014).

Secara tegas, majelis hakim menyebut bahwa Anggoro telah menyetorkan sejumlah uang untuk Eks Menhut MS Kaban. Uang diberikan untuk pemulusan proyek SKRT.

"Terdakwa juga memberikan uang ke MS Kaban selaku Menteri Kehutanan dan memberikan barang 2 unit lift sekaligus pemasangan sesuai permintaan MS Kaban," kata hakim anggota Sinung Hermawan.

Khusus untuk MS Kaban, duit suap yang diberikan yakni SGD 40 ribu, USD 45 ribu, selembar Traveller Cheque senilai Rp 50 juta.

Sedangkan lift yang dimaksud adalah pemberian Anggoro untuk membantu Gedung Menara Dewan Dakwah pada 28 Maret 2008. Anggoro membeli lift di PT Pilar Multi Sarana Utama dengan harga US$ 58,581. Anggoro mengeluarkan biaya pemasangan Rp 40 juta dan pengadaan sipil untuk pemasangan lift Rp 160 juta.

(kha/ahy)