Ahok Tolak Penerapan ERP dengan Alat GPS

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan memulai ujicoba pelaksanaan sistem Electronic Road Pricing (ERP) pada pertengahan Juli. Hari ini Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki T Purnama bertemu dengan salah satu perusahaan yang ingin ikut dalam sistem ERP yang menggunakan GPS sebagai alat pendeteksinya. Namun, alat tersebut ditolak oleh Ahok.

"Dia (Perusahaan PT Karsa Wira Utama) tawarkan teknologi baru di luar yang biasa, yaitu teknologi berdasarkan GPS. Lalu saya tanya sama dia, negara mana yang udah pernah pakai sistem ini? Dia bilang belum, nah dia bilang Singapura juga sudah izinkan uji coba. saya tanya, Singapur sudah coba belum? Belum. Nah kalau belum, saya nggak bisa terima. saya tak ingin Jakarta jadi kota pertama di dunia yg erpnya pakai sistem GPS," kata Basuki di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (3/7/2014).

Perusahaan tersebut menawarkan alat ERP dari vendor Watch Data dengan berbasis GPS. Selain belum pernah digunakan negara maju, Ahok juga keberatan dengan penawaran harga On Board Unit (OBU) GPS ini yang mencapai harga Rp 2 juta. Angka ini jauh lebih mahal bila dibandinglkan dengan alat OBU yang selama ini sudah dikaji oleh Pemprov DKI yang hanya sekitar Rp 200 ribu.

Sistem GPS ini menggunakan titik kordinat yang dihubungkan dengan gerbang ERP. Menurut Ahok, sistem ini cenderung tak efektif karena hanya berdasarkan koordinat saja.

"GPS juga masalah. Karena dia belum ada 3G per tiang. Karena kita kan mau pasang mikrosel-mikrosel di tiang listrik. Kalau nggak ada itu, tingkat kerapatannya bisa beda. Misalnya akmu parkir di seberang jalan yang tidak ada ERP, tapi karena terlalu dekat, GPSnya salah baca dikira mobil kamu tuh disini padahal ada selisih. Makany smp hri ini teknologi itu bagus, tapi belum ada 1 negara yang pakai," sambungnya.

Karena itu, ia tak memberi ijin para perusahaan bersangkutan ikut ujicoba ERP. Hingga saat ini sudah ada 2 perusahaan yang kemungkinan alatnyan akan digunakan. Yakni Kapsch asal Swedia yang akan diujicoba pertengahan Juli dan Q free asal Norwegia. Alat OBU ini disetujui Ahok karena sudah diterapkan di beberapa negara maju.

Untuk alat-alay OBU ini, pemprov DKI menyaratkan alat-alat ini haruslah bersifat terbuka sehingga bisa dihubungkan dengan alat dari vendor lainnya.

(fjr/fjr)