Bawaslu Beberkan Kecurangan yang Bisa Terjadi di Pilpres

Jakarta - Pelaksanaan pemilu tidak bisa sepenuhnya bersih dari praktik kecurangan maupun manipulasi suara. Pada Pileg 9 April 2014, banyak penyelenggara pemilu yang terbukti berbuat curang dengan banyak modus, yang berpotensi terulang pada Pilpres 9 Juli. Seperti apa?

"(Kecurangan) di PPS (Petugas Pemungutan Suara/kelurahan) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang paling tinggi. Di sana terutama money politics," kata komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak saat dihubungi detikcom, Rabu (2/7/2014).

Nelson mengatakan, modus kecurangan di tingkat PPS dan PPK yang bermula dari suap itu, umumnya terjadi saat proses rekapitulasi dengan mengotak-atik perolehan suara. "Saat rekap itu bisa terjadi penggelembungan suara, dari 1 desa misalnya jumlah suara hanya 600 bisa ditambah jadi 1.000 atau lebih. Bisa juga dikurangi," tuturnya.

Kecurangan di tingkat TPS oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) cukup banyak terjadi meski tak sesignifikan seperti penggelembungan di PPS atau PPK.

"Ada beberapa TPS di mana pemilih diberikan kesempatan memilih lebih dari satu kali, ada anak di bawah umur yang bisa mencoblos. Ada juga seperti di Bogor (saat Pileg) surat suara sudah dicoblos sebelum hari-H. Itu relatif tidak banyak," paparnya.

Masalah lain yang dihadapi di TPS yaitu pemahaman KPPS terhadap tugas-tugasnya. "Masalah KPPS itu soal kapasitas, misal memperlakukan pemilih yang berbeda-beda. Ada yang masuk DPT, DPK, DPTb atau DKPTb. Misal yang menggunakan KTP itu hanya pukul 12.00-13.00, tapi ada yang sebelum itu," ujarnya.


Karenanya Nelson mengatakan, potensi kecurangan dalam Pilpres 2014 bisa jadi tetap besar mengingat hanya ada dua pasangan calon yang bertanding. "Satu suara sangat berpengaruh," tegasnya.

"Kadang-kadang pendukung di bawah terlalu bersemangat, jadi dia menggunakan cara apapun untuk memenangkan pasangan calonnya. Meski tidak ada kaitan dengan pasangan calon atau tim kampanyenya," imbuh Nelson.

(bal/gah)