PDIP: Kenaikan BBM Bertahap

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta kepada pemerintah agar menaikkan harga BBM secara bertahap, tidak dilakukan sekaligus, sehingga menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat. Selain itu, PDIP juga meminta pemerintah merealisasikan gaji ke 13 bagi PNS dan pensiunan. "Pemerintah memang dalam posisi yang dilematis. Kalau BBM tak naik, subsidi BBM dalam struktur APBN 2005 bisa sekitar Rp 80 triliun. Memang kalau mengikuti mekanime pasar subsidi BBM harus dihilangkan. Namun bisa melihat kondisi di masyarakat, tak bisa menaikkan harga BBM secara drastis. Harus bertahap," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Minggu (26/12/2004).Sayangnya, kata Tjahjo Kumolo, pemerintah terlalu banyak janji kepada rakyat. Sehingga dalam realitas perekonomian tidak memungkinkan untuk merealisasikan janji itu. "Karena dalam struktur APBN cost pembayaran utang masih besar, apalagi ada selisih jauh antara harga minyak mentah di APBN dengan harga internasional," ujarnya.Menurut Tjahjo, sekarang ini percepatan pertumbuhan pendapatan tak mungkin digenjot lagi. Dan jika BBM naik, maka tentu harga energi sebagai komponen penting juga naik. Karena negara kita belum mampu menghadirkan energi alternatif.Tentu saja kenaikan BBM akan menaikan inflasi. PDIP melihat kebijakan makro ekonomi yang dibuat Menko Perek belum jelas. Peningkatan kesejahteraan yang cepat tak disiapkan dengan strategi ekonomi makro yang mencukupi, sehingga akhirnya pemerintahan SBY menaikkan BBM. Ini membuktikan strategi perekonomian yang lemah.Dalam pandangan PDIP, kata Tjahjo, penggenjotan SBY untuk pemberantasan KKN hanya penyeimbang saja. Nanti bisa diperkirakan yang sudah di SP 3 ada yang belum jelas KKN-nya mungkin akan ikut dimasukkan juga."PDIP meminta penindakan hukum dilakukan tak pandang bulu. PDIP juga mendukung pencabutan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU Migas oleh MK karena itu dasar hukum pemerintah melakukan kebijakan mekanisme pasar Untuk BBM sangat lemah," tambahnya. (jon/)