"Banyak pihak mengkhawatirkan potensi kecurangan dalam Pilpres kali ini lebih besar dari Pilpres sebelumnya. Apabila tidak ada upaya serius untuk mencegahnya, kecurangan berdampak serius dalam gagalnya demokrasi dan kelanjutan pembangunan," ujar Direktur LIMA Ray Rangkuti.
Hal itu disampaikan dalam jumpa pers bersama beberapa LSM lain di kantor Bawaslu, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Senin (30/6/2014).
"Intinya kita serukan kepada masyarakat untuk tidak lagi membiarkan kecurangan dalam pemilu khususnya kemungkinan politik uang massif, intimidasi dan kemungkinan manipulasi suara," imbuhnya.
Sementara koordinator KontraS Haris Azhar, yang ikut terlibat dalam 'Dekrit Rakyat', menerangkan partisipasi dapat dilakukan dengan merekam setiap peristiwa yang terjadi di TPS dengan melaporkan pada 'Dekrit Rakyat'.
Nantinya tim Dekrit Rakyat akan menindaklanjutinya dengan melaporkan pihak terkait seperti KPU atau Bawaslu. "Kami masyarakat sipil punya keterbatasan tapi posisi kami cukup kuat untuk berpartisipasi," ujarnya.
Caranya, pemilih memfoto setiap peristiwa di TPS, terutama jika menemukan kecurangan baik sebelum, saat pelaksanaan atau setelah di TPS lalu memfoto dan mengirimkan ke media Dekrit Rakyat.
"Pantau hasil formulir C1 (penghitungan suara di TPS) yang mudah dimanipuasi, karena setelah C1 (direkap) hanya segelintir orang yang tahu," kata Haris.
Semua foto bisa diunggah melalui FB, Twitter, Path, Instagram, FB, atau sms 'Dekrit Rakyat'. Selengkapnya bisa dibuka di website www.dekritrakyat.or.id. KontraS menyediakan hotline khusus di 082217770002.
(bal/trq)










































