Waspadai Kecurangan Rekapitulasi dalam Pilpres 2014

Jakarta - Pemilihan Umum Presiden 2014 tinggal sebentar lagi. Serupa dengan Pileg, Pilpres juga dihantui oleh berbagai kecurangan. Komite Pemilih Indonesia menyoroti masalah kecurangan Pemilu pada saat rekapitulasi adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan masih rawan terjadi pada Pilpres 9 Juli nanti.


Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan ada survei yang menjadi patokan bagi pasangan Capres untuk melakukan kampanye. Ketika pihak tertentu melihat elektabilitasnya menurun, hal ini menjadi potensi untuk melakukan manipulasi agar jumlah suaranya meningkat.


"Potensi kecurangan sangat besar apalagi dengan cara membayar dan menyuap panitia pemilu. Potensi ini masih sangat mungkin terjadi, mengingat pengawasan terhadap hal ini masih sangat kurang," kata Jeirry dalam diskusi Pencegahan Kecurangan Rekapitulasi Pemilu, di Menteng, Jakarta, Senin (30/6).


Dia menyebutkan tingkat kecurangan banyak terjadi di Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Karena di dua level ini resikonya sangat kecil," ujar Jeirry menjelaskan.


Menurut Jeirry, selain minimnya resiko jika melakukan kecurangan pada tingkat PPS dan PPK, tidak ada sanksi yang tegas untuk kedua pihak ini juga memicu terjadinya kecurangan.


Jeirry menegaskan, seharusnya ada sanksi pidana untuk membuat pihak yang melakukan kecurangan ini jera. "Selama ini hanya ada sanksi administratif tapi itu tidak akan membuat jera," ujar Jeirry menyesalkan.


(brn/brn)