.webp)
"Triple helix itu adalah kerja sama antara universitas, lembaga research dan bisnis. Jadi tempat kerja harus ditopang dengan penelitian-penelitian. Misal, mau memproduksi makanan atau mobil kan harus ada penelitiannya dulu. (Industri) bisnis harus kerja sama dengan lembaga research," ujar Arief saat dihubungi, Senin (30/6/2014).
"Bisnis dan research saja tidak boleh, tetap ada ilmuwan yang memegang teori-teori dari setiap masalah," imbuhnya.
Guru Besar dari Universitas Negeri Jakarta ini memuji pandangan Hatta yang dinilainya realistis tersebut. Sebab sebagai seorang ilmuwan, lanjutnya, Arief melihat pasangan capres Prabowo Subianto itu selalu memegang undang-undang dalam membuat kebijakan mulai dari mengidentifikasi permasalahan, membandingkan dengan masalah di lapangan dan menawarkan penyelesaiannya.
"Saya sih mohon maaf sebagai seorang ilmuwan melihat Pak Hatta punya 3 pegangan dari UU, secara teoritisnya seperti apa, kenyataannya kayak apa lalu muncul dengan sistem penyelesaiannya," kata Arief.
Pendekatan triple helix menurut Hatta mencakup 3 poin utama, yakni membuat kebijakan yang memihak terhadap pendidikan, mendorong perusahaan asing dan lokal untuk membiayai riset dan dengan insentif pajak untuk membangun kewirausahaan.
Menyoal pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut anggaran pendidikan cukup 20% saja, Arief mengaku kurang setuju. Meskipun sudah menjadi dasar di undang-undang, namun ia menganggap alangkah lebih baiknya kalau bisa ditingkatkan melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan kebutuhannya.
"12 Tahun wajib pendidikan harus disesuaikan dengan APBD. Sehingga Pak Hatta bilang nggak boleh diserahkan ke lokal saja tapi ke pemerintah. Tapi pemerintah pusat itu harus (mengupayakan) di atas 20 persen juga, supaya anak-anak pintar mau menjadi guru," ujarnya.
(aws/trq)
