Meneg Kominfo Kampanye soal Reformasi Harga BBM

Jakarta - Tak cuma menteri bidang ekonomi saja yang berkampanye soal perlunya harga BBM disesuaikan, yang ramai mendapat penentangan. Meneg Kominfo Sofyan Djalil pun menggelar promosi serupa.Bertempat di Gedung Lembaga Informasi Nasional (LIN), Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (24/12/2004), Sofyan menggelar jumpa pers. Dia memaparkan data dan fakta berkaitan dengan apa yang disebutnya sebagai "reformasi" harga BBM.Sebanyak 5 lembar rilis dibagian pada wartawan yang menghadiri kampanye itu. Rilis itu bertajuk "Latar Belakang Kebijakan Kenaikan Harga BBM 2005 (Sebagai Bahan Sosialisasi)". Isinya, apalagi kalau bukan semua alasan penguat yang mengesahkan kenaikan harga BBM. Misalnya saja dicantumkan pokok-pokok skenario review APBN 2005, peninjauan asumsi APBN 2005 hingga landasan hukumnya."Subsidi BBM itu sebenarnya hanya dinikmati oleh orang-orang superkaya. Kita pun tidak tahu dari mana kekayaannya itu diperoleh," tegas Sofjan."Apakah pantas orang-orang itu kita subsidi? Dan apakah justify bila menyubsidi, misalnya Pertamax, yang dinikmatiorang-orang kaya sedangkan pada saat yang sama, murid-murid di pedalaman Kalimantan tidak bisa sekolah karena SD Inpresnya ambruk?" gugatnya tanpa menyebut soal elpiji yang kini pun digunakan para pengusaha warung tegal (warteg).Sofjan menegaskan, alasan mengurangi subsidi BBM bukan hanya alasan ekonomi. "Tapi juga moral, itu termasuk tangung jawab pemerintah," tandasnya.Dituturkannya, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi rata-rata menikmati subsidi BBM sebesar Rp 393 ribu per tahun. Sedangkan kelompok masyarakat berpenghaslan rendah rata-rata hanya menikmati subsidi sebesar Rp 72.500 per tahun.Kondisi ini terjadi karena distribusi konsumsi BBM dan minyak tanah semakin besar untuk kelompok masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi. Sedangkan untuk kelompok penduduk 20% teratas konsumsi BBM-nya mencapai 47% dan 31% untuk minyak tanah. Sedangkan untuk kelompok penduduk 20% terbawah distribusi konsumsi BBM-nya hanya 6% dan untuk minyak tanah hanya 10%."Subsidi BBM menciptakan ketidakadilan dan saya setuju. Kita tidak menaikkan harga tapi mengurangi subsidi terhadap BBM," tandasnya.Dijelaskan, subsidi BBM yang menciptakan disparitas harga yang mendorong praktek pengoplosan antarjenis BBM dan penyelundupan BBM ke negara lain.Subsidi diberikan pada masyarakat dengan tidak membedakan kelompok penghasilan. Kondisi saat ini subsidi BBM merupakan salah satu komponen belanja yang terbesar di dalam APBN.Pada APBN 2004, belanja subsidi BBM sebesar Rp 73,556 triliun dan itu merupakan 13,9% dari total belanja pemerintah. "Di sisi lain, anggaran belanja untuk sektor pendidikan sebesar Rp 19,143 riliun dan kesehatan hanya Rp 5,391 triliun," urai Sofjan.Sofjan juga menjelaskan penyebab tingginya harga minyak mentah yang memaksa pemerintah mencabut subsidi BBM. (nrl/)