.webp)
"Kalau yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan sesuai dengan visi misi Jokowi soal sumber daya alam itu drone yang cocok menurut saya yang harganya US$ 4 juta," kata Poempida usai dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar Angkatan Muda Restorasi Indonesia (AMRI), di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26//6/2014).
"Nah US$ 4 juta itu kan berarti Rp 40 miliar. Jika kita beli 100 drone berarti butuh Rp 4 triliun, itu murah. Jika dibandingkan dengan kebocoran illegal fishing sebesar Rp 300 triliun per tahun," sambungnya.
Selain itu, Poempida juga mengatakan kebijakan soal drone itu juga bisa digunakan untuk kepentingan spying atau mata-mata di daerah perbatasan. Hal ini digunakan agar kekayaan alam Indonesia tidak dijarah negara lain.
"Kebijakan Jokowi-JK relevan, misalnya drone, saya kira drone itu bisa dipakai untuk spying, agar menjaga jangan sampai ada illegal logging, illegal fishing, illegal mining, dan mencegah human trafficking," kata Poempida.
Ide drone Jokowi mencuat dalam debat capres ketiga pada Minggu (22/6/2014). Moderator debat Prof Hikmahanto Juwana saat itu menanyakan kepada capres Joko Widodo soal langkahnya melindungi sumber daya alam dan program modernisasi alutsista. Jokowi menjawab kedua pertanyaan itu dengan solusi: drone atau pesawat tanpa awak.
(dha/nrl)
