Menguat, Penilaian terhadap Ical Melanggar Aturan Partai Golkar

Menguat, Penilaian terhadap Ical Melanggar Aturan Partai Golkar

- detikNews
Rabu, 25 Jun 2014 18:29 WIB
Menguat, Penilaian terhadap Ical Melanggar Aturan Partai Golkar
Jakarta - Gelombang protes atas pemecatan tiga kader muda Golkar terus menguat. Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang ikut mengomandoi lahirnya Partai Golkar ikutan bersuara.

Anggota SOKSI Anshari Wiriasaputra mengatakan tindakan pemecatan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie telah melanggar konstitusi AD/ART yang ada di Golkar.

Sebagai anggota SOKSI yang juga aktif di Pokja Naker DPP Partai Golkar, Anshari mengungkapkan ada beberapa pandangan dari kader-kader Golkar yang menganggap Ical sudah menyalahi aturan.

Pertama, menurutnya, Ical sudah melanggar ikrar Panca Bakti yang poin utamanya adalah kesetiakawanan Partai Golkar kepada kadernya. "ARB (Ical) tidak melakukan itu. Ia tidak bergabung kepada Jokowi-JK, namun bergabung dengan Prabowo-Hatta. Padahal yang ada kader Golkar itu di Jokowi-JK," kata Anshari kepada wartawan saat ditemui di kediaman Suhardiman, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (25/6).

Kedua, Ical juga dianggap sudah melanggar keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar terakhir pada 18 Mei lalu. Di dalam Rapimnas tersebut, ia diamanatkan untuk menjadi calon presiden, atau paling tidak calon wakil presiden. Namun, pada akhirnya Ical tidak menjadi apa-apa.

"Kenyataannya ia ditawari menjadi menteri utama, mau. Itu tidak boleh, entah menjadi menteri utama atau apa, ia harus tetap menjadi capres atau cawapres," ujar Anshari.

Anshari menyayangkan kepemimpinan Ical di Golkar pada akhirnya memutuskan berkoalisi dengan kubu Prabowo-Hatta. "Seandainya ia bergabung dengan Jokowi-JK, Partai Golkar itu akan besar nanti. Kita tahu PDIP itu partai besar," tegas Anshari.

Lebih lanjut Anshari mengatakan seharusnya koalisi itu dibangun untuk menguntungkan partai. Dan yang menguntungkan partai tentu saja jika terdapat kader dari partai tersebut. "Yang ada kadernya siapa? JK, kan? Harusnya koalisi partai itu ke kubu Jokowi-JK," Anshari menekankan.


(brn/brn)


Berita Terkait