.webp)
"Mau. Aku lagi tunggu Pak Sunardi Sinaga (UPT Parkir) lagi Diklat dia sudah janji, keluar aku udah punya cara nanti," jelas Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Menurut Ahok, di Monas memang sudah cukup meresahkan. Tak hanya soal parkir liar ada juga urusan PKL sampai urusan lainnya.
"Makanya, ini kan PM sudah mau bantu. Makanya kita lagi tunggu siapin verbal Ibu Rini yang akan pimpin satu pintu sehingga kejadian seperti ini nggak terulang lagi. PKL juga ada yang jualan maksa orang beli ada, padahal dia pakai air kran. Jadi sudah macam-macamlah di Monas itu, yang diperkosa juga ada oleh orang yang ngaku-ngaku petugas segala macam. Jadi kalau Monas 82 hektare begtu, kamu enggak mau ketat, segala macam bisa kejadian," urainya.
"CCTV ada, tapi bukan dikontrol di sana, melainkan di kantor walikota Jakpus. Konyol gak?" tanyanya.
Ahok kembali menyampaikan usulan soal tilang parkir yang memberi denda hingga Rp 500 ribu. "Nah sekarang kita sudah ketemu caranya, ada Perda yang mengatur dendanya Rp 500.000, bukan untuk ditilang tapi jasa derek. Jadi mobil kamu parkir sembarangan aku derek aja. Gimana dereknya? Ya gampang derek saja. Kamu taru, aku tarik nih. Sudah diderek, lalu aku suruh kamu bayar Rp 500.000 setor ke bank DKI atau di ATM," urai dia.
Nantinya mobil yang parkir sembarangan akan diderek, Sunardi Sinaga yang akan memikirkan kemana mobil akan dibawa.
"Nanti kalo bisa parkir sembarangan, aku tarik ke IRTI kek, taruh di lapangan mana kek, Rp 500.000 kan lumayan. Dari yang jaraknya agak deketlah. Kalo sejam bisa dapet 10 kan bisa jadi Rp 5 juta. Parkir saja sembarangan. Aku lagi pikirin cara ide baru. Enggak melanggar aturan dong? Kan aku enggak tilang kamu. Cuma aku minta karena parkirmu enggak bener, aku pindahin ke tempat yang bener. Ongkos parkirnya di tempat yang benar Rp 500.000 bos," ucapnya.
"Makanya kita mau bikin di bawah tanah ke depannya, karena enggak mungkin cukup. Untuk sekarang ini enggak ada pilihan makanya kita kurangin kegiatan di sana," tutupnya.
(ros/ndr)
