"Ini sudah lolos semua ke KPU. Kalau dicari, nanti Pak Prabowo juga ada kekurangannya, pelanggar HAM kok diloloskan oleh KPU," kata Sidarto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Prabowo memang acapkali dikaitkan dengan masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Lebih lanjut, Sidarto menilai permasalahan pencapresan Jokowi seperti yang dicuatkan kubu Prabowo semata-mata merupakan perkara administratif.
"Jadi kalau mau mencari soal, itu tidak ada selesainya. Itu masalah administratif saja. Orang itu kalau dicari (masalahnya) tidak ada selesainya lah," ujar Ketua MPR ini.
Sidarto sadar, permasalahan Jokowi terus saja dikorek-korek dan dimunculkan jadi kampanye hitam. Kampanye model seperti itu bisa berpotensi memperburuk demokrasi Indonesia ke depan.
"Ya itu lah soal administratif dikorek terus, soal keturunan Yahudi dikorek-korek, soal Herbertus dikorek-korek, ya soal yang ada di Obor Rakyat saja. Inilah yang kita harus membaca hati kita apa kita mau membangn demokrasi ke depan harus dengan cara begini? Meracuni generasi muda begini?," kata Sidharto bak berpidato.
Lama-kelamaan, para politisi di masa mendatang bisa berpikir kampanye hitam merupakan jalan sukses yang menjanjikan. Apalagi jika kubu yang menang Pilpres 2014 merupakan kubu yang menggunakan kampanye hitam.
"Kalau sampai menang, bisa menangkan hati rakyat, nanti Pemilu ke depan juga menggunakan cara black campaign," tutur Sidarto.
(dnu/trq)











































