Evaluasi Darurat Sipil di NAD
Kasus GAM Turun, Korupsi Naik
Jumat, 24 Des 2004 14:14 WIB
Jakarta - Hasil evaluasi darurat sipil tahap kedua menunjukkan penanganan gerakan separatis di Nanggroe Aceh Darussalam mengalami penurunan ketimbang kasus korupsi."Penanganan gerakan separatis Aceh cenderung menurun. Pada darurat militer lalu ada sebanyak 1.943 kasus, darurat sipil tahap satu 616 kasus dan darurat sipil tahap dua saat ini 59 kasus. Jadi ada satu kecenderungan penurunan kasus GAM. Tetapi kasus korupsi cenderung sebaliknya," kata anggota tim terpadu Didi Widayadi dari Mabes Polri di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (24/12/2004).Menurut dia, kekuatan kepolisian saat ini kurang lebih 6.789 personel. "Polres ada 21 riilnya 13 jadi masih kurang 8. Polsek ada 228 riil 113 jadi kurangnya 95. Untuk lapas 22 riilnya 21," ujarnya. Sesmenko Polhukam Djoko Sumaryono menilai perpanjangan darurat sipil tahap II terlaksana dengan baik dan mengalami kemajuan yang signifikan. Indikator kemajuan lainnya, disampaikan Ketua Desk Aceh Demak Lubis yang menyatakan dalam operasi pemulihan keamanan TNI/Polri telah berhasil melumpuhkan 567 anggota GAM, termasuk yang tewas, ditangkap dan menyerahkan diri. Kemudian, perkiraan sisa anggota GAM berdasarkan darurat sipil lalu sekitar 2.200 orang."Untuk persenjataan, belum pernah kita menyita senjata sebanyak 147 pucuk dalam sebulan," kata Demak. Dalam kesempatan yang sama, Penanggung Jawab Kebijakan Operasi Perekonomian Dippo Alam menambahkan distribusi barang di Aceh tidak terhambat dengan semakin lancarnya transportasi di Aceh dan tidak ada hambatan gangguan keamanan."Untuk pertumbuhan ekonomi, saya harapkan 3,5 sampi 4 persen walaupun sekarang masih di bawah rata-rata nasional. Untuk kredit macet peraturan pemerintah juga akan dikeluarkan untuk mengatasi masalah ini, terutama untuk UKM dan investor perkebunan yang potensial menyerap tenaga kerja," paparnya.Selanjutnya, PJKO kemanusiaan Risman mengatakan indikator kemajuan kemanusiaan, diantaranya sudah dibangun 505 unit sekolah serta program anak putus sekolah, petani dan nelayan."Untuk penanganan pengungsi, kami hanya mengkonsentrasikan di tiga Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Jaya dan Aceh Timur," imbuh Risman.
(aan/)











































