Bukan Konflik ,Tapi Teror

Jakarta - Kekerasan bersenjata yang terjadi di Poso dan Palu setahun belakangan bukanlah konflik antarumat beragama. Melainkan aksi-aksi teror dengan beragam latar belakang dan motivasi yang berbeda.Demikian disampaikan oleh Ichsan Loulembah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Tengah dan juga Ketua Kaukus Daerah Konflik dan Pascakonflik kepada detikcom.Karena kasus-kasus kekerasan bersenjatan itu berlatar belakang beragam, maka penanganannya harus lebih konprehensif. Penyelesaian masalah daerah konflik harus melibatkan otoritas tertinggi dan bila perlu mebentuk badan khusus. Mengapa konflik kekerasan di Poso dan Palu sampai saat ini masih terjadi?Sebenarnya sulit menyebut kekerasan yang terjadi di Poso dan Palu sebagai konflik. Jika konflik, ada pihak-pihak yang jelas saling berhadapan. Sedangkan saat ini tidak, yang terjadi di sana lebih tepat di sebut teror sporadis.Mengapa terjadi teror-teror tersebut?Itu yang harus dijawab oleh aparat keamanan. Termasuk juga soal mengapa banyak senjata yang beredar di masyarakat.Faktor apa saja yang menjadi latar belakang kekerasan di sana?Banyak sekali. Masalah di Poso dan Palu bukan semata-mata persoalan agama. Kekerasan di sana bisa disebabkan faktor lain seperti ekonomi dan politik. Inilah mengapa kita harus memiliki report yang menyeluruh mengenai konflik di suatu daerah.Selama ini kita tidak pernah tahu berapa orang yang keluar masuk akibat konflik. Siapa saja dan dari mana saja mereka. Hal ini bermanfaat sekali untuk mengurai siapa saja yang bermain, termasuk kelompok-kelompok bersenjata yang terlatih. Sebab jumlah mereka di masyarakat kan terbatas.Indikasi adanya faktor politik?Dalam peristiwa terakhir, yakni di Gereja Immanuel dan Gereja Anugerah, Palu Selatan, pelaku tidak berniat membunuh. Padahal jarak korban penembakan dengan pelaku hanya 5 meter. Granat yang dilemparkan juga tidak sungguh-sungguh untuk merusak. Berbeda dengan peristiwa penembakan Jaksa Ferry dan Pendeta Tinulele.Jadi para pelaku hanya ingin menyampaikan pesan teror, jangan macam-macam dengan kelompok mereka. Apakah ini terkait masalah kepala daerah, atau pengusutan sejumlah kasus korupsi, itu yang harus diselidiki polisi.Untuk kasus yang disebabkan rivalitas politik seperti orang membakar sampah. Ketika api hanya membakar sampah dia masih masih bisa mengendalikan. Tapi dia tidak tahu api kemudian membakar rumah dan dia tidak bisa lagi mengendalikan.Ada kemungkinan aparat keamanan terlibat?Bisa saja ada oknum yang bermain, karena ini juga menyangkut persoalan ekonomi. Perlu ada inspeksi yang canggih terhadap manajemen keamanan. Apakah aparatnya menjadi terbiasa atau menikmati tinggal di daerah konflik.Bagaimana dengan dugaan pelaku kerusuhan Poso?Setelah ada Deklarasi Malino, masalah tersebut sudah berkurang. Dendam ideologis memang masih ada, namun itu sudah menjadi bagian kecil penyebab kekerasan yang terjadi.Memang hal lain yang tidak tuntas dilakukan pemerintah adalah rehabilitasi mental korban kerusahan, khususnya anak-anak. Tidak sedikit anak-anak yang trauma. Trauma psikologis ini harus ditangani lebih serius oleh pemerintah, selain kerusakan akibat kekerasan.Penyelesaian konfrehensif yang harus dilakukan?Penyelesaian masalah daerah konflik harus melibatkan otoritas tertinggi, seperti presiden. Maksudnya day to day, Presiden harus terlibat dan memonitor, seperti dia memimpin gerakan pemberantasan korupsi.Atau seperti Badan Narkotika Nasional, di mana presiden menjadi pembina. Sementara untuk pelaksana hariannya, bisa ditunjuk pejabat yang kompeten. (diks/)