.webp)
"Belum bisa respon terlalu banyak karena belum resmi yang jelas selama ini saya tidak pernah terima surat peringatan atau teguran untuk klarifikasi. Apabila seseorang mau diberhentikan (harusnya) ada klarifikasi dulu, ini tidak ada. Aneh sekali kalau saya sampai tidak terima surat tapi langsung diberhentikan. Secara prosedural aneh," ujar Poempida saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (24/6/2014).
Menurutnya, alasan diberhentikannya dari DPP Partai Beringin tersebut hanya karena mendukung pasangan Jokowi-JK tidak masuk akal. Sebab, Jusuf Kalla (JK) dianggap sebagai salah satu kader Golkar yang terbukti kecakapannya.
"Ini kan lucu cuma perbedaan konteks politik. Saya kan dukung kader Golkar juga. Saya kan dari dulu orang yang dekat dengan JK. Pak JK sudah seperti orangtua buat saya, jadi bagaimana kalau kita tidak mendukung orangtua sendiri. Lagipula, Pak JK kader terbaik Golkar juga," lanjutnya.
Ia justru mempertanyakan untuk apa pihaknya dipaksa harus memberikan dukungannya secara all out ke kubu Prabowo-Hatta. Pasalnya, tidak banyak kader Golkar yang tergabung di dalamnya.
"Di dalam Panca Bhakti ada klausul bersifat kesetiakawanan. Ini sumpahnya orang Golkar karena di sebelah itu nggak ada calon dari Golkar. Kenapa jadi harus all out? Kalau Pak Ical mendapatkan tiket itu ceritanya lain lah ini kan hanya 2 pilihan. Yang jelas ini semua tidak akan merubah prefensi Jokowi-JK," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar, Mahyudin mengatakan ketiga orang yang dipecat itu adalah Nusron Wahid, Agus Gumiwang dan Pompi Hidayatulah, yang sebelumnya duduk di kursi DPR RI Fraksi Golkar. Mahyudin menjelaskan, ketiganya terbukti mbalelo terhadap keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Karena mereka ikut hadir, ikut mengkampanyekan, yang kita lihat berdasarkan berita, berdasarkan media cetak dan televisi tentu saja bukti-bukti itu, mereka berada di luar dari yang diputuskan Partai Golkar," ujar Mahyudin.
(aws/van)
