Jusuf Kalla dan Muladi Mulai Retak

Jakarta - Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan ketua bidang hukum Muladi mulai tak sependapat mengenai kebijakan yang akan diambil terhadap sejumlah kader yang diperiksa kasus korupsi.Kalla menegaskan, Golkar tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang terseret kasus korupsi. "Kejaksaan sudah diperintah untuk meneliti halhal yang merugikan uang negara. Dan Golkar bukan tempat untuk berlindung bagi orang yang salah. Kalau memang salah ya salah." Demikian ujar Kalla sebelum mengikuti rapat harian di kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (23/12/2004) malam."Golkar tidak melibatkan diri dalam hal seperti itu kecuali mereka teraniaya maka Golkar akan membantunya," tukasnya. Sekadar diketahui, sejumlah kader partai berlambang beringin saat ini memang sedang menghadapi kasus korupsi. Mereka antara lain adalah anggota DPR Adiwarsita yang saat ini ditahan Kejaksaan Agung atas dugaan kasus korupsi.Sementara, Ketua bidang hukum dan HAM, Muladi, mengaku tidak sependapat dengan Kalla. Muladi mengatakan Golkar akan memberikan bantuan hukum yang terkait korupsi. "Saya prihatin kalau mereka menghendaki kita akan menyiapkan pembela dan tim advokasi untuk mereka. Itu tidak masalah," tegasnya. Menurut pakar hukum pidana Universitas Diponegoro ini, pemebrian advokasi tersebut merupakan tradisi yang positif. "Itu sudah tradisi positif dalam Golkar. Kalau dia menghendaki maka kita akan berikan bantuan hukum," tandasnya. (ton/)