Bos PT KAI: Kami Tak Pernah Beri Izin Stasiun Jadi Arena Kampanye

Jakarta - Direktur PT KAI Ignasius Jonan menegaskan, stasiun masuk dalam sarana yang dilarang untuk jadi arena kampanye. Karena itu, pihaknya tak pernah memberi izin pada kubu mana pun untuk menarik dukungan di stasiun.

Hal ini disampaikan Jonan menanggapi pelaporan seorang warga ke Bawaslu terkait kabar kampanye yang dilakukan Rieke Diah Pitaloka di Stasiun Depok beberapa waktu lalu. Jonan memastikan, bila benar kampanye, maka itu tak pernah atas seizin PT KAI.

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai BUMN memiliki dan mengoperasikan stasiun kereta api, jadi bukan hanya mengoperasikan saja. Oleh karena itu, sesuai surat edaran Menteri BUMN, semua BUMN dilarang ikut berpolitik atau memberikan fasilitas untuk berpolitik dalam bentuk apapun juga," tegas Jonan dalam rilis keterangan tertulis kepada detikcom, Minggu (22/6/2014).

"Kami terkejut dengan adanya laporan masyarakat bahwa ada kegiatan semacam kampanye di Stasiun Depok dan itu dilarang sama sekali," sambungnya.

Sebelumnya, perwakilan Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik (KPKPRL) melaporkan politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaporan ini terkait aksi Rieke dan teman-temannya yang tergabung dalam Tim Kampanye Jokowi-JK melakukan kampanye di Stasiun Depok, Jawa Barat.

Rieke sudah dipanggil Bawaslu terkait masalah ini. Namun dia membantah kampanye. Dia menegaskan hanya sosialisasi program bukan kampanye.

(mad/mad)