Paripurna HUT DKI, DPRD Puji Kesuksesan Foke

Paripurna HUT DKI, DPRD Puji Kesuksesan Foke

- detikNews
Minggu, 22 Jun 2014 14:51 WIB
Paripurna HUT DKI, DPRD Puji Kesuksesan Foke
Kursi kosong pada paripurna HUT Jakarta (Salmah/detikcom)
Jakarta - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memasuki masa akhir jabatannya di pertengahan 2014 ini. Sebelum purna tugas, mereka menyampaikan laporan kerja selama menjabat dari tahun 2009-2014 ini.

Ada tiga hal keberhasilan yang diklaim DPRD DKI dalam membangun Jakarta selama 5 tahun terakhir.

"Di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo, setidaknya ada tiga prestasi yang cukup luar biasa. Pertama mengatasi masalah transportasi kota," ucap Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan dalam sambutannya di rapat paripurna istimewa HUT Jakarta ke-487 di DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (22/6/2014).

Menurut Ferrial pada masa Fauzi Bowo, ada penambahan jalan dengan membangun ruias Antasari-Blok M dan Tanah Abang-Kampung Melayu, 6 ruas Jalan. Tol Dalam Kota, Jalan tembus/missing link di 5 lokasi serta mendukung pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) dan akses ke Tanjung Priok.

"Gubernur Fauzi Bowo juga melanjutkan program busway dengan menambah menjadi 11 koridor, memulai pembangunan MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas dan mengoperasikan 48 bus sekolah yang melayani 9 rute," jelas Ferrial.

Keberhasilan kedua adalah menekan tingginya tingkat polusi udara akibat kemacetan dan tingginya jumlah kendaraan. Konsep hari bebas kendaraan bermotor Car Free Day setiap hari Minggu pagi di Jalan Sudirman-Thamrin menjadi salah satu program penting untuk mengurangi polusi udara.

"Menambah luasan RTH 103 hektar, penghijauan kembali 24 lokasi eks SPBU, penanaman sejuta pohon dan perluasan hutan mengrove dari 70 hektar menjadi 380 hektar, ucap Ferrial.

Hal ketiga menurut Ferrial adalah pada tahun 2011 untuk pertama kalinya Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD Pemprov 2011.

"Sebelumnya 2007 laporan keuangan APBD DKI mendapat opini disclaimer, 2008 wajar dengan pengecualian (WDP), 2009 dan 2010 WDP," jelasnya.

Selain 3 hal itu, DPRD juga menyampaikan 8 hal yang masih menjadi PR dan harus diselesaikan. Yaitu kemacetan, banjir, premanisme, kemiskinan, ketertiban masyarakat, pelayanan pemerintah, lingkungan hidup, tata kota dan disiplin warga.

"Delapan masalah paling kritis bagi DKI Jakarta yang harus, bukan lagi perlu, menjadi prioritas untuk diselesaikan. Perlu diangkat dan dijadikan amanat DPRD periode ini kepada pemerintahan DKI Jakarta ke depan," ujar Ferrial di hadapan sedikit anggota dewan yang hadir.

(slm/fdn)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads