.webp)
Juru Bicara Tim Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menekankan jagoannya memiliki pengalaman yang lama dan panjang dalam dunia usaha, terutama terlibat dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Oleh karena itu, kata Hasto, para pelaku usaha di Indonesia tidak lagi meragukan komitmen Jokowi-JK.
"Di tangan Jokowi-JK dengan pengalaman yang luas, konsolidasi perekonomian nasional untuk mendorong peningkatan daya produksi rakyat akan lebih diprioritaskan," kata Hasto kepada detikcom, Sabtu (21/6/2014).
Menurut Hasto, orientasi Jokowi-JK yang memiliki pengalaman panjang di Kadin sangat jelas, yaitu bagaimana Kadin diperkuat sehingga perannya semakin penting sebagai mitra pemerintah dan dunia usaha di dalam mendorong kebangkitan perekonomian Indonesia.
"Gagasan yang membumi untuk membuka lahan pertanian untuk rakyat, yang diawali dengan membangun infrastruktur pertanian terlebih dahulu telah mematahkan proyek ambisius Prabowo yang hanya mengedepankan tujuan akhir namun lupa bagaimana strategi implementasinya," kata Hasto.
Pasangan Jokowi-JK ditegaskannya sangat memahami dan menginginkan kerja sama yang jauh lebih strategis dengan para pelaku usaha, terutama dengan Kadin. Itu mengapa, lanjut Hasto, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kadin bukanlah hal yang utama.
"MoU hanya perlu bagi pemimpin yang belum memahami Kadin dan memiliki rekam jejak yang kurang baik di bidang perekonomian, sehingga MoU antara Jokowi-JK dengan Kadin tidak diperlukan lagi. MoU justru bentuk keraguan kredibilitas pemimpin," ujar Hasto.
Hasto memahami alasan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meneken MoU Kadin. Sebab, kata Hasto, selama ini pelaku usaha di Tanah Air sulit maju karena lambatnya pembangunan infrastruktur dan rantai perizinan yang berbelit serta iklim usaha yang tidak kunjung kompetitif saat menteri perekonomian dijabat Hatta Rajasa.
"Memang membuat MoU tersebut penting bagi Prabowo-Hatta. Agar ada ikatan sehingga gagasan Prabowo yang retorik akan betul-betul diikat dalam MoU," ujar Hasto.
Oleh karena itu, kata Hasto, pasangan Jokowi-JK lebih mengedepankan untuk menunjukkan komitmen yang lebih nyata kepada para pelaku usaha di Tanah Air.
"Sebab, selama ini Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang membuktikan kredibilitasnya. Satunya kata dan perbuatan. JK pun demikian dikenal sebagai pembuat terobosan," ujar Hasto.
Dengan demikian, kata Hasto, MoU justru hanya akan menjadi pembatas. "Tanpa MOU integritas dan komitmen Jokowi-JK tetap bisa dipegang. Bagi pemimpin, ucapan dan janji-janjinya adalah manifestasi dari seluruh kepribadiannya," pungkas Wasekjen PDIP ini.
(trq/erd)
