.webp)
"Setelah pensiun, gaji tentara tidak akan cukup. Tapi jadi anggota dewan kan lebih dari cukup. Ini yang membuat tentara aktif di situ," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego seusai diskusi "Perspektif Indonesia: Keterlibatan Purnawirawan TNI dalam Pilpres 2014" di DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6).
Bak gayung bersambut, motif tersebut ditanggapi oleh politisi sipil. "Kesalahan ada di dua pihak. Purnawirawannya masih punya energi. Old soldiers never die. Tentara tua gak pernah mati. Mereka ingin eksis. Di sisi lain, politisi sipil ngajak-ngajak juga," ujar peneliti senior LIPI ini.
Dalam konteks tersebut, Indria melanjutkan, tentara merasa memiliki posisi tawar yang lebih sebagai alat negara ketimbang yang berasal dari kalangan sipil.
Adapun pengamat militer Salim Said di tempat yang sama mengatakan, untuk mengurangi konflik kepentingan yang ada, ia mengusulkan adanya peraturan jeda dua tahun setelah purna tugas bagi purnawirawan yang ingin terjun ke ranah politik.
"Kita bisa mengusulkan aturan tambahan pada Undang-Undang TNI yang sudah ada. Ada jeda waktu dua tahun setelah pensiun," papar Salim.
Pada pemilihan presiden 2014, sejumlah purnawirawan TNI terlibat aktif dalam mendukung salah satu kandidat calon presiden. AM Hendopriyono, Agum Gumelar, Luhut Panjaitan, Subagyo Hs, Ryamizard Ryacudu, dan Wiranto bergabung dengan kubu pasangan Jokowi-JK. Sedangkan purnawirawan lain seperti Glenny Kairupan, Moekhlaa Sidik, Suryo Prabowo, Kivlan Zen, dan Chairawan Nusyirwan memberikan suara kepada pasangan Prabowo.
(brn/brn)
