.webp)
"Pak Wiranto hanya mengeluarkan fakta karena Pak Prabowo pernah minta agar ditanyakan kepada atasannya. Jadi sebenarnya yang meminta Pak Wiranto berbicara itu Pak Prabowo sendiri," ujar JK di Banjarmasin, Kalsel, Jumat (20/6/2014).
JK menyebut, Surat Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira terlanjur menyebar ke publik meski belum dipastikan keasliannya. "Ini kan sudah beredar di publik, dibuka untuk kepentingan publik kan boleh untuk yang ada kepentingan publiknya apalagi sudah beredar. Bukan rahasia umum lagi," ujarnya
"Jangan dilihat beredar atau tidak, bener nggak fakta itu, kalau benar Anda media tidak boleh menutupi kebenaran," sambung JK.
Wiranto kemarin (19/6)sebagai mengungkap alasan pembentukan Dewan Kehormatan Perwira yang oleh kubu Prabowo dianggap bernuansa politis.
"Ketika kita melihat situasi saat itu jangan dikaitkan dengan situasi politik saat ini dan hukum yang berlaku saat ini. Waktu itu belum ada Undang-undang masalah HAM dan dalam sejarah TNI maka sebenarnya prosedur baku untuk membentuk Dewan Kehormatan itu ada," kata Wiranto.
Pada tahun 1998 saat Wiranto menjabat Panglima ABRI menggunakan perangkat Dewan Kehormatan Perwira untuk menelusuri kasus penculikan.
Pada akhirnya Dewan Kehormatan Perwira mengeluarkan rekomendasi pemecatan Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto dari keprajuritan TNI. "Merekomendasikan Pangkostrad waktu itu untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan dan itulah yang berlaku," sebut Wiranto.
(fdn/ndr)
