.webp)
"Jadi yang namanya Kopassus itu, harus ada surat perintah dari Pangab. Di manapun, Pasukan Khusus itu di bawah kendali Pangab," kata Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang saat dihubungi, Jumat (20/6/2014).
Pangab saat itu adalah Jenderal Feisal Tandjung. Lebih lanjut, bekas aktivis 1998 yang pernah menjadi korban penculikan ini menyatakan bukan hanya Kopassus yang ikut berkoordinasi dalam aksi penculikan belasan tahun silam itu, melainkan banyak lembaga yang terlibat.
"Bukan hanya Kopassus, tapi juga BIN, Badan Intelijen ABRI, Kepolisian, dan Kodam," ujar Pius. Saat peristiwa itu, Pius meneruskan, rentangnya dari Jawa Tengah sampai Lampung. "Jadi ada Kodam Diponegoro, Siliwangi, Kodam Jaya, Kodam Sriwijaya."
Menurut Pius, Prabowo yang kala itu berpangkat bintang dua tak mungkin mengkoordinasikan institusi sebanyak itu. Maka, Pius mengklaim, inisiator sesungguhnya bukanlah Prabowo.
"Itu tidak mungkin dilakukan Prabowo langsung. Masak bintang dua mengkoordinasikan bintang dua. Bagaimana dia bisa memerintahkan Pangdam-pangdam dan melibatkan banyak institusi," ujar Pius.
Mencuatnya kasus pelanggaran HAM masa lalu saat ini dinilai Pius untuk mengkambing hitamkan Prabowo yang sedang menapaki kontestasi Pilpres 2014. Dirinya lantas menjelaskan sosok Wiranto memang telah bersaing dengan Prabowo dalam karier militer sejak dulu.
"Wiranto berusaha mendelegitimasi Prabowo dengan kenyataan bahwa Prabowo-lah yang berinisiatif," ujar Pius.
Diceritakannya, Wiranto ingin meredam karier militer Prabowo pada belasan tahun lalu itu. Surat DKP soal pemberhentian Prabowo dimanfaatkan Wiranto sekarang.
"Soal DKP, kenapa DKP dibentuk, itu harus dilihat dalam konteks peristiwa rivalitas Pak Prab dan Wiranto dalam menjadi orang nomor satu. Wiranto ingin terus menjadi Pangab. Dalam pertarungan politik Istana, yang keluar sebagai pemenang adalah Wiranto," urai Pius. "Untuk memastikan kekalahan Prabowo, dia (Wiranto) harus dikeluarkan dari dinas ketentaraan," kata Pius melanjutkan.
(dnu/brn)
