.webp)
"Inilah kado buat orang DKI bahwa PNS kami, termasuk kami masih tidak baik. Ini yang musti kita lakukan lebih baik lagi," kata Ahok kepada wartawan di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2014).
Ahok berterimakasih kepada BPK yang telah bekerja dengan mengaudit dengan baik. Namun, politisi Gerindra ini mengaku temuan BPK soal adanya kerugian senilai Rp 1,54 triliun masih belum mengungkap semua kebobrokan di DKI Jakarta.
"Makanya saya bilang ke BPK tadi, auditnya lebih kenceng lagi, keluarin semua. Saya lagi pertimbangkan nanti saya upload saja ke website kami, biar masyarakat bantu ngawasin. Ini yang ketemu masih kecil sebetulnya, masih banyak sekali mark up dan sunat menyunat anggaran yang nggak ketemu karena dia (SKPD-UKPD) bikin laporannya bagus. Masih banyak kwitansi-kwitansi kosong yang nggak ketemu (oleh BPK)," ungkap Ahok.
"Belum lagi di tingkat kelurahan dan kecamatan ada pemotongan-pemotongan," ujarnya.
Menurut dia, adanya temuan dari BPK juga membantu pihaknya untuk memetakan SKPD yang punya rapor merah. Beberapa Dinas yang bermasalah yakni Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan serta BPKD.
Tindaklanjut dari laporan itu, Ahok segera mengganti kadis yang selama ini tidak bekerja dengan baik. "Ada beberapa kan sudah kami copot misalnya Kepala Dinas Pehubungan dan Dinas Pendidikan, yang kami duga ada penyimpangan. Tindaklanjutnya ada beberapa yang harus kami ganti, nanti tunggu Gubernur kembali, akan kami copot SKPD-SKPD yang artinya masih menantang, contohnya Dinas PU," kata Ahok.
(ros/aan)
